Pemko Medan Didesak Tagih DBH ke Pemprovsu

(WOL Photo)

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Ilhamsyah, mendesak Pemko Medan menagih utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masih kurang sejak 2017 lalu. Ia meyakini, dengan terbayarnya utang DBH dari Pemprovsu itu akan mampu membantu proyek pembangunan Kota Medan.

“Kita minta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera merealisasikan pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemko Medan yang tunggakannya sejak tahun 2017 hingga 2018 lalu sebesar Rp600 miliar,” ujarnya, Jumat (18/1).

Disebutkan Sekretaris Komisi D itu, Penyaluran Kurang Bayar tahun 2017 sebesar Rp165.126.159.437.
Sedangkan Penyaluran Estimasi Kurang Bayar 2018 sebesar Rp434.776.679.220.

“Jika DBH itu tidak direalisasikan pembayarannya oleh Pemprovsu sudah pasti pembangunan di Kota Medan tidak berjalan alias mandeg. Sebab, dana DBH itu sudah dimasukkan ke dalam APBD untuk pembangunan,” sambungnya.

Salah satu dampak sebutnya, yakni terkait buruknya manajemen persampahan yang mendapat berita tak sedap yakni menjadikan Kota Medan sebagai Kota Paling Kotor berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.

Advertisement

“Salah satu indikator buruknya manajemen persampahan adalah manajemen keuangan.
Jika sudah masuk manejemen keuangan tentu pemerintah Kota Medan harus mencari sumber dana, dalam hal ini salah satunya DBH yaitu tiga komponen pajak yg menjadi hak kota Medan,” katanya.

Menurut anggota Banggar DPRD Medan ini, dengan sistem online yang serba canggih dewasa ini, sepertinya distribusi dana DBH tersebut sebaiknya langsung saja ditransfer ke Pemko Medan, tidak perlu lagi harus melalui pemprovsu.

“Jangankan perbulan, perhari pun sudah bisa ditransfer sebenarnya. Buat apa ditumpukkan ke Pemprovsu. Kalaupun melalui pemprovsu, ya langsung saja Pemprovsu mengambil jatahnya sendiri, lalu hak daripada Pemko Medan langsung dicairkan,” kritiknya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN