MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Muhammad Hatta, menyebutkan bahwa hiburan atau tempat hiburan identik dengan kemaksiatan yang secara tegas di dalam hukum Islam adalah haram atau dosa. Apalagi tempat hiburan tersebut, secara terang-terangan menawarkan sesuatu yang benar-benar melanggar hukum Allah SWT.
Hatta sedikit menganalogikan. Jika harapan dibenturkan dengan kenyataan, maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Contohnya, MUI Kota Medan menginginkan masyarakat di kota ini memiliki mental dan akhlak yang baik sehingga menghasilkan ikon kota yang religius. Sementara di sisi lain, Pemerintah Kota Medan dengan mudah mengeluarkan izin kepada pengusaha tempat hiburan tersebut.
“Diketahui atau tidak (oleh Pemko Medan, red), kenyataannya pengusaha tempat hiburan melakukan praktek seperti itu (maksiat). Di sinilah terjadi paradox antara harapan dan kenyataan tadi,” ungkapnya menyikapi aktivitas panti pijat tradisional Blowart di Jalan Pare Nomor 7, Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru, Jumat (11/1).
Lebih lanjut Hatta menyebutkan kalau Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan teledor dan lemah dalam hal pengawasan. Bahkan, pihaknya dan sejumlah alim ulama acap kali memberi masukan positif kepada Wali Kota Medan dan para pejabat di kota ini untuk segera menertibkan tempat-tempat yang mendatangkan mudharat atau dosa.
“Tapi, ya begitulah. Hilang tak berbekas masukan yang kita sampaikan tadi. Karena apa? Karena berbenturan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang harus dicapai Pemko Medan dari sektor perizinannya, sehingga lupa dengan tujuan khusus yang ingin menjadikan masyarakat Medan yang beriman, bertaqwa dan memiliki tingkat religius,” imbuhnya.
Masih kata Hatta, MUI Kota Medan tidak memiliki kapasitas untuk memperingatkan para pengusaha tempat hiburan agar tidak menyediakan praktek-praktek yang dilarang oleh agama Allah SWT. Ada bidang khusus atau dinas tertentu yang mengawasi itu. “Lagi-lagi kita hanya bisa berharap yang bagus-bagus untuk kota ini,” pungkasnya.
Pada berita sebelumnya, panti pijat tradisional Blowart diduga menyediakan prostitusi terselubung. Hal itu diketahui langsung oleh anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar, saat melakukan inspeksi medadak (sidak) ke tempat usaha itu, Rabu (9/1) kemarin.
Melalui receptionist bermarga Nainggolan, tim yang turun sidak ditawari sejumlah paket syur. Sontak pernyataan itu membuat politisi Partai Hanura ini terkejut dan mempertanyakan izin yang diberikan Dinas Pariwisata Kota Medan.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post