TAIPEI,Waspada.co.id – Di tengah isu eksploitasi, sejumlah mahasiswa asal Indonesia mengungkap pengalaman mereka selama belajar sambil bekerja di Taiwan.
Dirilis dari CNN Indonesia, seorang WNI yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan bahwa pengalamannya di Taiwan sangat berbeda dengan pemberitaan mengenai dugaan eksploitasi terhadap 300 mahasiswa di Taiwan.
Dugaan tersebut muncul setelah salah satu anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Ko Chih-en, mengungkap hasil investigasinya.
Berdasarkan hasil investigasi itu, ada 300 mahasiswa RI di Universitas Hsing Wu di Taipei yang mengikuti program kuliah-magang dan dipekerjakan di pabrik lensa kontak dengan jam kerja melebihi ketentuan. Namun, WNI yang ini sendiri sama sekali tak merasakan pengalaman seperti itu.
Bertolak ke Taiwan dengan beasiswa penuh dari pemerintah setempat pada 2014, perempuan itu merasa semua aturan terkait perkuliahan dan kerja paruh waktu di negara tersebut sangat teratur.
“Saya kuliah di National Taiwan University dengan beasiswa penuh. Dalam perjanjian awal beasiswa itu, kalau mau bekerja, harus ada izin kerja dari profesor dan universitas. Kalau tidak dapat izin, ya tidak bisa,” ujarnya.
Perempuan ini sendiri mendapatkan tawaran kerja dari satu perusahaan perangkat lunak di Taiwan. Di sela kesibukannya, ia juga bekerja untuk salah satu restoran di kampusnya.
“Ya biasa, namanya mahasiswa kan ingin dapat penghasilan tambahan. Itu semua jalurnya resmi, ada izin dari profesor, dan sudah ada aturannya, part time itu 6-7 jam per minggu, jadi saya satu hari paling cuma 1-2 jam kerja dengan upah 150 NT atau sekitar Rp60 ribu,” tutur dia.
Selama itu, dia pun tak pernah memiliki keluhan, bahkan menganggap pengalamannya kuliah sambil bekerja di Taiwan sangat menyenangkan.
“Sekolah di Taiwan asyik, bisa kerja, bisa dapat pengalaman banyak kalau kita jalurnya benar, sebenarnya kesempatan banyak di Taiwan. Mereka juga sangat menghargai kemampuan. Kalau jalurnya benar, kesempatan banyak di sana,” ucapnya.
Namun menurut dia, kini banyak agen yang dipertanyakan kredibilitasnya menawarkan program kuliah-magang di universitas-universitas Taiwan. Biasanya, agen-agen itu sebenarnya adalah penyalur tenaga kerja Indonesia.
“Saya banyak lihat di Facebook, ada agen menawarkan kuliah-magang di Taiwan, sebenarnya ingin dapat tenaga kerja dengan biaya murah, terkadang universitasnya itu tidak jelas atau tidak terdaftar di Kemenristekdikti,” katanya.
Seorang WNI lainnya yang hingga kini masih berkuliah di Taiwan juga mengaku pernah bertemu dengan “korban” skema kuliah-magang.
“Saya ketemu dia November tahun lalu. Dia dijanjikan program kuliah-magang, tapi waktu ditanya tentang program kuliah atau magangnya, dia bingung dan tidak mengerti,” ucapnya.
Melanjutkan ceritanya, dia berkata, “Saya tanya nama kampusnya, di mana lokasinya, kapan mulai kuliah dan magang, dia juga tidak mengerti. Kurang kritis.”
Menurut WNI ini, para mahasiswa itu merupakan peserta program Southbound Policy yang digagas oleh pemerintah Taiwan untuk mempererat relasi dengan negara-negara Asia, salah satunya lewat skema kuliah-magang.
“Untuk perekrutan, banyak yang pakai broker, seperti merekrut tenaga kerja. Mereka bekerja sama dengan kampus di Taiwan,” katanya.
WNI itu menganggap para agen tidak memaparkan dengan jelas program tersebut kepada calon mahasiswa. Sebaliknya, calon mahasiswa WNI juga kurang kritis untuk menanyakan detail program tersebut sehingga ketika tiba di Taiwan, mereka bingung.
“Penjelasan sebelum berangkat itu tidak jelas. Mereka hanya diiming-imingi kerja sambil kuliah dan langsung tergiur,” katanya.
Penjelasan Pemerintah Taiwan
Perwakilan Kantor Dagang Ekonomi Taiwan (TETO) di Jakarta, John Chung Chen, sendiri mengakui masih banyak kekurangan dalam skema kuliah-magang yang akhirnya dimanfaatkan agen ilegal untuk mencari keuntungan pribadi.
Sebagai evaluasi, pemerintah Taiwan mulai memberlakukan aturan yang melarang para mahasiswa internasional menggunakan jasa pihak ketiga atau agen untuk mendaftar ke universitas dan perguruan tinggi di sana.
Chen pun mengimbau para calon mahasiswa Indonesia yang merasa tertipu agen untuk segera melapor ke kantornya.
“Peraturan saat ini pemerintah Taiwan tidak memperbolehkan proses registrasi mahasiswa internasional melalui agen, harus langsung kepada universitas. Kebijakan ini mengakibatkan agen-egen menjadi tidak suka dan tak sedikit yang membuat berita-berita negatif,” kata Chen.
“Jika ada mahasiswa Indonesia yang mengalami kasus tersebut bisa tolong diinformasikan kepada TETO agar kami bisa investigasi lebih lanjut.”
Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri akan menghentikan program kuliah-magang di Taiwan hingga tata kelolanya lebih baik.
“Indonesia akan menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, pada Jumat (4/1). (cnn/data1)
