Komisi VII DPR Pertanyakan Zero Keramba Danau Toba

Istimewa
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah sudah mencanangkan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata prioritas Indonesia, dan menjadikan danau terbesar di Asia Tenggara ini sebagai Monaco of Asia. Guna mendukung program ini, pemerintah turut mencanangkan program Zero Keramba dari segala jenis Keramba Jaring Apung (KJA) di seluruh kawasan Danau Toba.

Namun, sejak dicanangkan pada tahun 2015 lalu, Komisi VII DPR RI menilai implementasi Zero Keramba ini belum terlihat signifikan. Implementasi nyata program Zero Keramba pun dipertanyakan.

Hal itu menjadi sorotan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Toba Pulp Lestari, Direksi PT Suri Tani Pemuka, Direksi PT Japfa Comfeed, Direksi PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Wakil Bupati Toba Samosir (Tobasa), Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, di Aula PT Toba Pulp Lestari, Toba Samosir, Sumatera Utara, Rabu (12/12) lalu.

“Tahun 2015 ada pencanangan destinasi pariwisata prioritas Indonesia, salah satunya Danau Toba. Presiden juga sudah mencanangkan Danau Toba menjadi Monaco of Asia, termasuk Zero Keramba. Tapi pada 2015 dicanangkan, dan sekarang tahun 2018, apa yang dicanangkan itu tidak terlihat dari apa yang dilakukan. Padahal disampaikan Wakil Bupati Tobasa, semua bupati di kawasan Danau Toba sudah menandatangani persetujuan untuk Zero Keramba. Ini kenapa tidak terlaksana,” kata Gus Irawan, seolah bertanya.

Padahal, lanjut legislator Partai Gerindra itu, akibat dari banyaknya keramba di Danau Toba, sesungguhnya alam sudah menunjukkan dampaknya. Salah satunya, hampir setiap tahun ratusan ribu ton ikan mati secara massal di Danau Toba.

iklan

Gus Irawan juga sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penelitian di Danau Toba. Dari hasil penelitian yang ia terima, oksigen di dalam air Danau Toba sangat minim. Hal ini dampak dari banyaknya keramba.

“Oleh karena itu, sebagaimana keinginan Wakil Bupati Tobasa kepada Presiden dan pemerintah, apa yang dicanangkan pemerintah menjadikan Danau Toba ini menjadi kawasan destinasi prioritas dan Zero Keramba dapat segera diwujudkan. Tentu tidak akan terimplementasi Danau Toba ini menjadi tujuan destinasi wisata prioritas jika masih ada keramba di Danau Toba,” kritik Gus Irawan.

Akibatnya, kata Gus, menjadi tidak menarik bagi wisatawan, apalagi wisatawan asing, karena air danau tercemar. Pemerintah jangan hanya memberi angin surga dengan pencanangan Monaco of Asia, tapi tindakannya belum ada. (wol/min/data1)
Editor: Agus Utama

Iklan