Poldasu Periksa 5 Anggota DPRD Tapteng Sebagai Tersangka

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan.

MEDAN, Waspada.co.id – Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut, Kamis (29/11), menjadwalkan pemeriksaan lima anggota DPRD Tapanuli Tengah sebagai tersangka.

Kelimanya diduga melakukan mark-up atau fiktif biaya perjalanan dinas keluar daerah Tahun Anggaran (TA) 2016/2017 hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Hari ini kelima tersangka anggota DPRD Tapteng kita periksa sebagai tersangka,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada Waspada Online, pagi ini.

Disinggung soal penahanan terhadap kelima tersangka, Nainggolan belum bisa memastikan, karena merupakan kewenangan penyidik. Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, tapi bisa juga tidak.

“Setiap tersangka dapat ditahan, tapi dapat juga tidak (ditahan), tergantung hasil penyidikan dan itu kewenangan penyidik,” terang Nainggolan.

Advertisement

Sebelumnya, Jumat (21/9), Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penyidik Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut menetapkan lima anggota DPRD Tapteng sebagai tersangka karena diduga mark up atau fiktif perjalanan dinas hingga merugikan negara Rp655 juta.

Tatan mengatakan, kelima anggota DPRD Tapanuli Tengah yang berstatus tersangka, yaitu berinisial AR, SG, HN,JS, dan JLS. Diduga kerugian negara sebesar Rp655.924.350.

Dikatakan, modus yang dilakukan kelima tersangka dengan menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau di-mark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam hal agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.

“Penetapan status tersangka, setelah penyidik memeriksa 49 saksi yang terdiri dari PNS sekretariat dan pihak management dari sejumlah hotel yang ada di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung, dan Manado,” jelas Tatan.

Kelima tersangka dipersangkakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. (wol/data2)

Editor: SASTROY BANGUN