SINGAPURA, Waspada.co.id – Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, mencecar pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengenai kekerasan militer negaranya terhadap komunitas minoritas Muslim Rohingya.
“Kekerasan dan persekusi militer dan sikap main hakim sendiri yang menyebabkan 700 ribu Rohingya kabur ke Bangladesh tak bisa dibiarkan,” ujar Pence kepada Suu Kyi di hadapan media sebelum keduanya menggelar pertemuan bilateral di sela KTT Asean di Singapura, Rabu (14/11).
“Saya ingin mendengar perkembangan yang Anda capai terkait penangkapan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang memicu ratusan ribu orang kabur dan menciptakan penderitaan, termasuk bagi mereka yang kehilangan nyawanya.”
Pence mengatakan bahwa AS juga ingin melihat perkembangan mengenai desakan agar Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela dari kamp pengungsi di Bangladesh.
Saat ini, Bangladesh dan Myanmar memang sudah terikat kesepakatan untuk repatriasi pengungsi Rohingya. Namun, banyak Rohingya enggan kembali karena kondisi di Myanmar belum aman.
AS menuding militer melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya, kaum Muslim yang menjadi minoritas di tengah mayoritas Buddha di Myanmar.
Tak hanya AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menuduh militer Myanmar menggencarkan kampanye pembunuhan, pemerkosaan, hingga pembakaran rumah dengan tujuan akhir genosida Rohingya.
Menanggapi segala kecaman ini, Suu Kyi berkata kepada Pence, “Tentu orang memiliki sudut pandang berbeda, tapi intinya adalah Anda harus bertukar pandangan dan mencoba mengerti satu sama lain.”
“Dengan demikian, kami dapat mengatakan bahwa kami lebih memahami negara kami sendiri ketimbang negara lain dan saya yakin Anda pun demikian, bahwa Anda lebih memahami negara Anda sendiri daripada orang lain.”
Pence lantas mengalihakan topik ke masalah penahanan jurnalis secara sewenang-wenang di Myanmar, seperti dua wartawan Reuters peliput kekerasan terhadap Rohingya, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang ditahan pada Desember lalu.
“Di Amerika, kami meyakini institusi dan idealisme demokrasi kami, termasuk kebebasan pers yang independen,” katanya. (cnn/ags/data2)
Discussion about this post