KNPI Medan Tolak Pembongkaran Pos OKP dan Ormas

Ketua DPD KNPI Kota Medan, El Adrian Shah (WOL Photo/Ega Ibra)
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pembongkaran sejumlah pos organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi kemasyarakat (Ormas) yang dilakukan Pemko Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) menuai kritikan dan penolakan dari elemen pemuda.

Protes tersebut datang dari Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Medan, El Adrian Shah SE, Senin (1/10).

El biasa tokoh pemuda ini disapa menyatakan penolakan dibongkarnya pos OKP dan Ormas yang dilakukan Sat Pol PP Medan bersama Polrestabes Medan.

Menurutnya pembongkaran pos OKP tersebut terkesan dipaksakan karena tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada setiap perwakilan OKP.

Seharusnya, kata El, sebelum dilakukan pembongkaran perwakilan OKP diberitahukan dan diajak duduk bersama untuk mencari solusi dengan cara mencari lahan baru untuk membangun kembali pos yang akan dirubuhkan.

iklan

Namun kenyataannya Pemko Medan dan aparat kepolisian malah memaksa melakukan pembongkaran tanpa ada solusi.

“Perlu diingat pos OKP/Ormas yang dibangun tersebut dananya bukan dari bantuan pemerintah melainkan sumbangsih dan swadaya dari masyarakat. Boleh saja dibongkar. Tapi harus dicari penggantinya. Karena ini jelas merugikan OKP/Ormas yang posnya akan dirubuhkan,” tegasnya.

Penolakan yang disampaikan bahwa KNPI sebagai wadah berhimpunnya OKP dan pemuda di Kota Medan bukan berarti KNPI tidak mendukung program Pemko Medan.

“Pemko dan KNPI terus bersinergi membangun Kota Medan sesuai motto ‘Medan Rumah Kita’. Kita sangat mendukung program pemerintah dalam hal penataan dan keindahan Kota Medan. Namun keberadaan pos OKP/Ormas seharus juga menjadi perhatian pemerintah sebab banyak pemimpin negeri ini berkiprah dan berasal dari organisasi,” tuturnya.

El mengungkapkan keberadaan pos OKP/Ormas di tengah-tengah masyarakat memiliki banyak fungsi diantaranya tempat pertemuan untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan dan organisasi serta sering dijadikan posko Siskamling.

Masih dikatakan El, Sumut khususnya Kota Medan merupakan barometernya OKP/Ormas sehingga banyak elemen masyarakat khususnya kalangan pemuda yang berkecimpung dan bergabung di organisasi.

Untuk itu El menyampaikan masih banyak persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah seperti aksi kejahatan jalanan, sek bebas, dan maraknya penyalahgunaan narkoba.

“Kami meminta kepada Pemko Medan untuk meninjau kembali Perwal (peraturan walikota) tentang pembongkaran bangunan atau pos OKP/Ormas yang katanya tidak memiliki izin. Sebab kalau Perwal tersebut mau dijalankan seharusnya sejak dari awal pendirian pos harus ada teguran. Jangan setelah pos tersebut berdiri dan siap untuk dipakai baru peraturannya ditegakkan dengan alasan keindahan kota,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan