DPRD Minta Audit Manajemen RSUD Pirngadi

Anggota DPRD Medan, H Jumadi./WOL Photo/Rizki
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Belum dibayarnya ratusan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan selama empat bulan dinilai mencoreng nama baik Pemerintah Kota Medan. Keadaan ini juga membuktikan buruknya pengelolaan manajemen Pirngadi.

“Ini bukti buruknya manajemen Pirngadi. Belum dibayarnya honorer selama empat bulan mengindikasikan adanya salah urus di dalam tubuh RSU Pirngadi,” ucap anggota Komisi B DPRD Medan, H Jumadi, Kamis (4/10), menyikapi aksi demonstrasi ratusan honorer RSU Pirngadi ke Kantor Wali Kota Medan.

DPRD Medan sendiri, kata Jumadi, akan mendalami permasalahan ini. Ia meminta manajemen RSUD Pirngadi Diaudit. Dikatakan, tidak dibayarnya honor pekerja di RSUD Pirngadi juga mencoreng muka Pemko Medan.

“Kejadian ini jelas mempermalukan Pemko Medan, sebagai rumah sakit milik pemerintah, Pirngadi harusnya mampu menjaga citra Pemko Medan lebih baik lagi,” sebutnya.

Terkait persoalan ini, Jumadi melihat Pirngadi sangat tidak manusiawi dengan tidak dibayarnya honor pegawainya hinga empat bulan.

iklan

“Kalau terlambat mungkin bisa ditolelir. Tapi dengan belum dibayar honornya selama empat bulan, pekerja itu mau makan pakai apa? Untuk ongkos kerja saja mungkin mereka harus berutang,” sindirnya seraya mengatakan Komisi B akan segara meminta penjelasan Pirngadi dalam persoalan ini.

Seperti diketahui, ratusan tenaga honorer RSUD Pirngadi Medan berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan. Mereka menuntut pembayaran 4 bulan honor yang belum dibayarkan. Tenaga honorer yang berunjuk rasa umumnya perawat dan petugas cleaning service. “Kami belum gajian berbulan bulan. Kami menuntut gaji kami segera dibayarkan,” teriak seorang honorer dalam demonya.

Kasubag Humas dan Hukum RSUD Pirngadi Medan, Edison Peranginangin, meminta tenaga honorer untuk bersabar. Pihak rumah sakit masih menunggu pencairan klaim biaya pelayanan yang diajukan RSUD Pirngadi ke BPJS Kesehatan. Klaim dari bulan Mei sampai Juli 2018 itu angkanya lebih dari Rp20 miliar.

“Pak direktur sudah berkomunikasi kepada pihak BPJS Kesehatan untuk pencairan klaim yang telah diajukan. Rumah sakit bukannya tak mau bayar,” tegasnya.

Edison menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, klaim yang telah diajukan kepada BPJS Kesehatan akan dicairkan hari ini. “Besok gaji honorer dibayarkan, tapi gaji yang dibayarkan nantinya tidak semua,” tukasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan