Bawaslu Terima 13.945 Aduan Terkait Daftar Pemilih

Ketua Bawaslu Abhan (Foto: Okezone)
Iklan

 

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membuka 33.745 Posko Pengaduan Daftar Pemilih Pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Selama dua pekan dibuka, posko Bawaslu menerima 13.945 aduan yang disampaikan pemilih.

Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Abhan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Abhan menuturkan, dari jumlah tersebut, jumlah aduan paling tinggi adalah memastikan namanya terdaftar dalam Data Pemilih Pemilu, yakni sebanyak 3.170 aduan. Kedua, untuk memberitahukan rencana pindah domisili dan memastikan hak pilihnya di tempat baru, dengan jumlah 2.950 aduan.

iklan

Selain itu, sebanyak 2.370 orang datang mengadu belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Dan 2.170 orang mengaku sudah melakukan perekaman data e-KTP namun ternyata belum terdaftar di DPTHP.

Ada pula 1.890 orang yang melaporkan anggota keluarga yang sudah meninggal. Kemudian, 1.395 orang lainnya melaporkan elemen datanya yang tercatat di DPTHP tidak sesuai dengan miliknya.

Ilustrasi

Dari data tersebut, Bawaslu menyampaikan penting bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan sosialisasi, dengan membuka akses baik secara dalam jaringan (daring/online) maupun luar jaringan (luring/offline) kepada pemilih mengenai data pemilih.

Selain itu, harus dilakukan pula peningkatkan sosialisasi terkait perubahan mekanisme penggunaan hak pilih untuk pemilih yang berpindah domisili. Pemenuhan hak pilih bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman wajib menjadi perhatian penuh bagi KPU untuk mendaftarkan dalam data pemilih.

Disisi lain, percepatan perekaman yang dilakukan oleh Dukcapil perlu direspons cepat juga dalam proses pendaftaran pemilih. KPU juga harus memperbaiki informasi dalam elemen kependudukan dalam Daftar Pemilih.

Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang intensif antara KPU dan Dukcapil dalam melakukan pemadanan informasi antara data yang dimiliki oleh KPU dan data yang dimiliki oleh Dukcapil.

Pemadanan ini juga sekaligus melakukan penghapusan terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia sehingga perbaikan administrasi kependudukan terbantu dengan proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019.

Iklan