729 Caleg DPRD Medan Bebas Dari Catatan Hukum

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Herdensi Adnin.

MEDAN, Waspada.co.id – Pasca dikabulkannya gugatan bakal calon legislatif (bacaleg) oleh Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang berbunyi mantan napi koruptor tidak diperbolehkan mendaftar, tidak sedikit diantaranya memperjuangkan kembali hak mereka (mantan napi koruptor, red) agar dapat mengikuti kontestasi per lima tahunan ini.

Ketua KPU Kota Medan, Herdensi Adnin, mengaku bahwa dari 729 Bacaleg DPRD Kota Medan periode 2019-2024, tidak satupun nama-nama tersebut cacat hukum atau pernah tersandung masalah hukum.

“Kalau yang mendaftar ke KPU Medan, tidak ada yang mantan koruptor,” jelasnya menjawab pertanyaan Waspada Online, Sabtu (22/9).

Mantan Koordinator Kontras Sumut ini berkeyakinan kalau nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) ini bebas dari catatan hukum.

“Saya pastikan tidak ada (mantan napi koruptor,” tegasnya mengakhiri.(wol/mrz/data2)

Advertisement

Editor: SASTROY BANGUN