41 dari 45 Anggota DPRD Malang Tersangka, Diduga Dampak Tuntutan Ekonomi Partai

Ilustrasi DPRD Kota Malang. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Pengamat politik Andrianto menilai penetapan tersangka kepada 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang diduga dampak dari tuntutan ekonomi partai pengusung masing-masing. Sebab, partai politik membutuhkan dana operasional besar, dan salah satu pemasukannya dari para kader yang ada di dewan.

“Sistemnya sudah enggak benar. Ini dampak krisis keuangan partai. Ini tuntutan partai. Karena keuangan partai kan berasal dari anggotanya di DPRD atau pusat,” jelas Andrianto ketika dikonfirmasi Okezone, Selasa (4/9/2018).

Ia menerangkan, supaya tidak terjadi kasus ini, seharusnya keuangan partai berasal dari APBN atau APBD seluruhnya. Jadi, anggota dewan di parlemen tidak harus memikirkan turut andil dalam keuangan partainya.

“Selain sistem di partai harus dibenahi agar kadernya tidak berani korupsi, juga bisa diterapkan keuangan partai semuanya berasal dari APBN atau APBD di daerah,” paparnya.

Advertisement

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Mereka terlibat kasus dugaan suap dari wali kota nonaktif Mochammad Anton terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang Tahun 2015.