Survei Charta Politika: DPR Lakukan Fungsi Pengawasan dengan Baik

Hasil survei Charta Politika menunjukkan publik cukup puas dengan kinerja pengawasan DPR(Foto: Bayu/Okezone)
Iklan
Agregasi

 

JAKARTA – Fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap telah dilakukan dengan baik. Hasil survei yang dilakukan lembaga Charta Politika bekerjasama dengan Asumsi menunjukkan sebanyak 44,8 persen responden menyatakan fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik oleh lembaga yang kini dipimpin Bambang Soesatyo itu.

Survei yang dilakukan dari tanggal 23-26 Agustus 2018 itu dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 800 orang yang dipilih secara acak. 800 responden ini merupakan mereka yang tinggal di 8 kota besar Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Manajer Riset Charta Politika, Muslimin Tanja mengatakan fungsi legislasi menjadi fungsi yang paling diingat masyarakat, yakni sebanyak 52,5 persen. Namun, masyarakat lebih menganggap fungsi pengawasan sebagai yang paling optimal dilakukan para wakil rakyat ini.

iklan

“Pengawasan jauh lebih besar. Di satu sissi DPR diketahui sebagai lembaga yang fungsinya legislasi. Tapi bagi publik kinerja dewan yang optimal adalah fungsi pengawasan,” ujar Muslimin di Resto Penang Bistro, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2018).

Muslimin menilai masyarakat lebih menilai optimal kinerja fungsi pengawasan lantaran para wakil rakyat ini dianggap sangat kritis dalam mengkritik kinerja pemerintah.

Ia menambahkan, meski fungsi legislasi paling diketahui masyarakat, namun dianggap tak optimal. Hal ini ditunjukkan melalui hasil survei yang menunjukkan sebanyak 20,3 persen responden menilai kinerja DPR di bidang legislasi tak berjalan optimal.

“Fungsi legislasi jauh dari target. Kenapa fungsi pengawasan lebih tinggi bahwa DPR memang lebih rajin kritik pemerintah,” jelas Muslimin.

Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya lebih baik daripada dua lembaga legislatif lainnya yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebanyak 34,8 persen responden menilai kinerja DPR lebih baik dibandingkan MPR yakni 12,8 persen dan DPD sebanyak 11,3 persen.

“Hipotesanya yang paling banyak disorot didengar adalah DPR dan kita lihat kinerjanya adalah DPR. DPD kewenangannya kecil,” tutur Muslimin.

Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet mengatakan meskipun masyarakat kini sudah mulai positif menilai kinerja DPR, namun menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. DPR harus lebih produktif dalam menjalankan fungsi legislasi, dan terbuka terhadap masyarakat.

“Tentunya saya merasa senang dengan hasil tersebut. Itu bisa membuktikan kalau kami itu mulai memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Iklan