JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jendral Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus membantah bahwa penunjukan Komjen Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) merupakan salah satu langkah Jokowi untuk mengamankan suara dari keluarga kepolisian di Pilpres 2019.
Menurutnya, suara dari keluarga TNI ataupun Polri yang memiliki hak suara dalam Pemilu tak signifikan untuk memenangkan seorang kandidat capres.
“Enggak ada itu [untuk mengamankan Jokowi], Coba hitunglah TNI dan Polri, [masing-masing] ada 400 ribu seluruhnya, kali dua atau kali tiga, hanya satu juta sekian. Hanya satu persen dari suara nasional. Kan enggak banyak,” kata Lodewijk, saat ditemui Posko Pemenangan Jokowi, Menteng, Jakarta, Rabu (15/8).
Lodewijk juga menegaskan bahwa tak ada kecemburuan dari kesatuan TNI ketika melihat Syafruddin dipilih Jokowi menjadi menteri. Ia mengatakan bahwa penunjukan Syafruddin sebagai menteri sangat diperlukan mengingat masa akhir jabatan Jokowi akan berakhir pada bulan Oktober tahun depan.
“Masalahnya yang cemburu harus siapa? Saya pikir tidak lah ya, karena waktunya sudah sangat pendek. Ini kan kira-kira sampai akhir jabatan pak Jokowi, ya itu lah untuk membantu itu,” kata dia, yang merupakan mantan Danjen Kopassus itu.
Selain itu, Lodewijk menilai bahwa Syafruddin memiliki pemahaman dan keahlian yang baik untuk mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) ketika manjabat sebagai Wakapolri. “Karena salah satu tugas seorang Wakapolri ya mengatur direktur SDM. Dicarilah figur, dan Syafruddin memang sudah paham tentang SDM,” ungkapnya
Lodewijk mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menghitung secara cermat pilihannya untuk mengangkat Syafruddin sebagai pengganti Asman Abnur yang telah mengundurkan diri malam tadi.
Ia pun optimis pengalaman yang dimiliki Syafruddin saat menjabat sebagai Wakapolri dapat diterapkan dengan skala yang lebih luas di kementerian PANRB. “Kira-kira kalau kita bawa bernegara ya sama. Cuma lingkupnya lebih besar lagi,” ujarnya
Diketahui, Wakapolri Komjen Syafruddin resmi dilantik Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kabinet Kerja hingga tahun 2019.
Ia menggantikan Asman Abnur yang sudah mengajukan pengunduran diri ke Jokowi karena pilihan politik partainya, Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari koalisi pemerintah di pilpres 2019.
Meski anggota Polri dan TNI aktif tak memiliki hak pilih, Ketua Umum Partai Demokrat SBY sebelumnya sempat mengatakan ada oknum du institusi itu, serta oknum Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak netral dalam Pilkada 2018.
