Kepercayaan Terhadap DPR Meningkat, Komisi III Klaim Berkinerja Terbaik

Foto: Okezone
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Survei yang dilakukan lembaga survei Charta Politika menunjukkan Komisi III DPR sebagai komisi yang memiliki kinerja terbaik. Sebanyak 37,2 persen responden mengetahui apa saja yamg telah dilakukan komisi yang membidangi masalah hukum, keamanan dan HAM itu.

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni memandang penilaian publik yang diperoleh dari survei tersebut membuktikan bagaimana wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) melakukan pengawasannya dengan optimal.

“Kita mengapresiasi penilaian publik atas kinerja Komisi III yang dipandang baik. Ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya yang duduk di parlemen akan selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum, keamanan dan HAM,” ujar Sahroni di Penang Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2018).

Beberapa jenis kejahatan menjadi perhatian serius Komisi III seperti korupsi dan narkoba. Sahroni memastikan tidak adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan DPR, khususnya Komisi III. Bahkan Komisi III juga mencoba memperkuat peran Polri dan Kejaksaan selaku institusi yang juga berwenang menangani kasus ini selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

iklan

“Kita juga tidak berniat melemahkan kewenangan KPK,” jelas Sahroni.

Sementara untuk kasus narkoba, menurut Sahroni, Komisi III terus menerus menyerukan sinergitas intansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, bahkan TNI untuk melakukan pemberantasan.

“Harus bersinergi. Selain pengedaran, penyelundupan melalui jalur tikus perairan dan perbatasan hingga pelabuhan dan bandara udara sebagai pintu masuk ke Indonesia juga harus diperkuat,” papar Sahroni.

“Demikian pula dengan pengawasan kimia yang menjadi bahan baku pembuatan narkoba dan peran lingkungan untuk mengawasi adanya lokasi-lokasi home industry narkoba harus terus digencarkan,” lanjutnya.

Selain itu, Komisi III juga diklaimnya aktif menyoroti keamanan negara. Terlebih, pada tahun ini perhelatan akbar juga dilakukan di Indonesia seperti Asian Games dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Annual Meetings di Bali pada Oktober mendatang.

“Ini menyangkut citra Indonesia, keamanan harus dipastikan termasuk dari gangguan terorisme. Kami mengapresiasi langkah Polri dan instansi terkait dalam penanganan terorisme,” tukasnya.

Sebelumnya Fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap telah dilakukan dengan baik. Hasil survei yang dilakukan lembaga Charta Politika bekerjasama dengan Asumsi menunjukkan sebanyak 44,8 persen responden menyatakan fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik oleh lembaga yang kini dipimpin Bambang Soesatyo itu.

Survei yang dilakukan dari tanggal 23-26 Agustus 2018 itu dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 800 orang yang dipilih secara acak. 800 responden ini merupakan mereka yang tinggal di 8 kota besar Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Manajer Riset Charta Politika, Muslimin Tanja mengatakan fungsi legislasi menjadi fungsi yang paling diingat masyarakat, yakni sebanyak 52,5 persen. Namun, masyarakat lebih menganggap fungsi pengawasan sebagai yang paling optimal dilakukan para wakil rakyat ini.

Terkait kinerja masing-masing bidang, Komisi III dipercaya publik paling menunjukkan kinerja dengan capaian angka berkisar 37%, disusul Komisi VIII (35,8%), dan Komisi I (27,3%). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka hanya 14%.

Iklan