MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu yang membidangi energi dan lingkungan hidup menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal kedua tahun ini masih mandeg karena hanya bergeser ke angka 5,37 persen. “Di sisi lain krisis Turki akan mengancam nilai tukar dan harga saham di Indonesia.
Dia mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Rabu (15/8), menyikapi kondisi ekonomi terkini. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 ini yang hanya sebesar 5,27 persen, masih jauh dari target pemerintah sebesar 5,4 persen. Pemerintah sendiri mengklaim ini merupakan capaian tertinggi.
Padahal, janji kampanye Presiden Joko Widodo disebutkan mencapai 7 persen. Sudah empat tahun pemerintahan berjalan, target pertumbuhan tak pernah tercapai.
Dia melihat faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah berakhirnya booming komoditas yang menjadi mimpi buruk bagi perekonomian nasional. “Faktanya, saat fase booming komoditas, pertumbuhan ekonomi dari 2015-2016 menunjukkan performa yang jauh dari harapan. Pada kuartal II 2015, misalnya, pertumbuhan hanya sebesar 4,74 persen,†kata dia.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, sejak kuartal I 2016, pertumbuhan ekonomi bergeser ke angka 4,94 persen, meski kurang begitu memuaskan. Tahun 2016 itu adalah fase recovery pasca berakhirnya booming komoditas, sampai akhirnya pada kuartal II 2018 naik ke angka 5,27 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2018, nampaknya lebih dipengaruhi belanja bantuan sosial (bansos).
Program ini, kata Gus Irawan, turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Namun, pada sisi lain berimbas pada pengurangan belanja modal pemerintah. “Kebijakan belanja bansos yang besar itu memang by design, tentunya seiring semakin dekatnya tahun politik jelang Pilpres 2019.
Kebijakan ini mengorbankan belanja modal yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sektor strategis nasional, seperti pangan dan energi. Ini terlihat dari kontribusi government expendinture yang kecil sekali dampaknya terhadap peningkatan sektor produktif,†paparnya.
Naiknya konsumsi rumah tangga saat ini, mnurut Gus Irawan, tidak berarti daya beli masyarakat membaik. Semuanya dilatari kontribusi belanja pemerintah (government expenditure). Terbukti, realisasi belanja pemerintah naik pesat, khususnya bantuan sosial. Jadi secara keseluruhan, perekonomian nasional selama pemerintahan ini benar-benar bergantung faktor eksternal, bukan hidupnya ekonomi riil.
Dia menilai, seringnya target pertumbuhan pemerintah meleset, karena proyeksi yang dibuat sering over optimistic. Itu menjadi tanda bahwa pemerintah tidak membaca keadaan lapangan, apa yang sebetulnya terjadi.
“Angka ketimpangan yang masih bertengger di kisaran 0,39, mestinya sudah lebih dari cukup untuk menjadi warning bahwa arah kebijakan ekonomi yang dipatok pemerintah Jokowi keliru. Sistem ekonomi yang dijalankan selama ini juga belum mampu menciptakan pemerataan secara total,†tandasnya lagi. (wol/ags/min)
Editor: Agus Utama
Discussion about this post