Dibutuhkan Masyarakat, PLTA Batang Toru Harus Didukung

WOL Photo/Ist

BATANG TORU, Waspada.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Salim Fakhry mendukung pengerjaan PLTA Batang Toru karena dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

Ia mengharapkan pemerintah memerhatikan regulasi agar tidak berbenturan dengan hukum.

“Sepanjang aturan sudah jelas, saya rasa sudah tidak ada hambatan lagi,” tuturnya, Minggu (26/8).

Karena ini didasari fakta kondisi listrik di Sumatera yang tak kunjung stabil. Ke depannya, kebutuhan listrik akan terus tumbuh sehingga dibutuhkan sumber energi baru tanpa harus merusak lingkungan.

“Konsep yang diusung PLTA Batang Toru dinilai sudah tepat karena mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Belum lagi kapasitas PLTA Batang Toru sebesar 510 MW yang akan mampu menjawab krisis listrik di Sumatera, khususnya di masa beban puncak,” jelasnya.

Advertisement

Tentu kedepannya beban listrik akan bertambah, sejak sekarang harus dimulai dikelola potensi-potensi listrik ramah lingkungan untuk masa depan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah betul-betul memerhatikan aspek lingkungan agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

“Bila seluruh izin sudah dilengkapi, ini harus diapresiasi. Karena PLTA Batang Toru merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional‎ Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Proyek ini menggunakan energi baru terbarukan yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla berkaitan mengantisipasi perubahan iklim,” tambahnya.

Proyek ini merupakan pembangkit energi terbarukan yang ditargetkan beroperasi tahun 2022. Pembangkit berteknologi canggih ini didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 hektare (ha) dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 ha sebagai kolam harian untuk menampung air.

“Air kolam harian tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga listrik sebesar 510 MW. PLTA Batang Toru sangat efisien dalam penggunaan lahan, terutama jika dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang membutuhkan lahan penampung air seluas 8.300 Ha untuk membangkitkan tenaga listrik berkapasitas 158 MW,” lanjutnya.

Sementara menurut, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno memastikan pihaknya tetap mensinergikan antara kepentingan konservasi dan pembangunan pada proyek PLTA Batang Toru.

“Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan pembangunan PLTA tidak mengganggu habitat orangutan,” ungkapnya.

Pembangunan PLTA Batang Toru berada di lahan berstatus Areal Penggunaan Lain sehingga diperkirakan tidak akan mengganggu habitat orangutan. Saat ini, ekosistem Batangtoru merupakan areal dengan luasan mencapai 110.000 hektar kawasan yang dikelola 11 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Di dalamnya terdapat kawasan hutan lindung, hutan primer, pertanian dan APL.

“Usulan menghentikan proyek ini bukan langkah tepat karena PLTA Batang Toru merupakan proyek strategis yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak. KLHK disebutnya akan mengundang pakar orangutan untuk melakukan penelitian. Harus berdasarkan kajian ilmiah agar tidak menimbulkan pertentangan di belakang hari,” pungkasnya.(wol/Eko/data1)
Editor: RIDIN