MEDAN, Waspada.co.id – Dewan Pimpinan Kota (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Medan mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU, Selasa (17/7) sekitar pukul 22.30 WIB. Sejumlah 50 orang didaftarkan untuk memperebutkan kursi DPRD Kota Medan periode 2019-2024.
Berkas pendaftaran ini langsung dihantarkan oleh Ketua DPK PKPI Kota Medan, Syafruddin Lubis didampingi Sekretaris Andy Lumbangaol, Bendahara Juliaman Damanik, dan Ketua Garda Republik Medan, Rikal R Tamba.
“Kita sudah daftarkan 50 bacaleg untuk lima daerah pemilihan Kota Medan,” ujar Syafaruddin Lubis yang akrab disapa Acil kepada wartawan di KPU Medan.
Dipaparkan Acil, dari 50 nama bacaleg tersebut, dua orang diantaranya merupakan incumbent yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II dan V. Terkait target, mantan aktivis pergerakan ini optimistis PKPI Medan meraup suara satu fraksi di DPRD Medan.
“Insya Allah, melihat kekompakan kader dan kedekataan emosional dengan masyarakat yang terus kita jalin hingga saat ini, PKPI dapat meraih kemenangan,” ucapnya.
Tidak cuma itu, lanjut Acil, peluang-peluang kemenangan mendapatkan satu fraksi itu juga terlihat dari kesiapan para bacaleg yang sudah didaftarkan.
“Masyarakat sudah cerdas, dan pastinya akan memilih wakil rakyat yang bisa memperjuangan hak-hak mereka lewat legislatif,” pungkasnya.
Sekretaris DPK PKPI Kota Medan, Andy Lumbangaol, mengatakan sampai saat ini belum ada kendala sehingga berkas sudah diterima petugas KPU Kota Medan Karnomen Purba. Tanda terima penelitian kelengkapan dan keabsahaan dokumen dan lainnya sudah kita dapatkan,” jelasnya.
Andy yang juga Ketua Bapilu PKPI Kota Medan mengajak masyarakat agar menyalurkan hak memilih pada hari pencoblosan pada Pileg 2019. “Kami akan membuktikan keseriusan kami dalam bergerak, maju dan menang bersama masyarkat,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Garda Republik DPK PKPI Kota Medan, Rikal R Tamba, memastikan akan bergerak bersama pasukan garda dalam memperkuat keberadaan PKP Indonesia khusus di Medan. “Kami pastikan, para kader Garda Republik juga akan mengawal seluruh TPS yang menjadi titik rawan kecurangan. Baik memantau mobilisasi masa dan kecurangan berupa money politic,” tukasnya.(wol/mrz/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
