Pensiunnya Artidjo Alkostar dan Napi Koruptor yang Berbondong Ajukan PK

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
Iklan
agregasi

 

JAKARTA – Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun pada 22 Mei 2018 lalu. Setelah ia berhenti dari jabatannya, kini muncul sebuah fenomena baru, yaitu banyaknya narapidana korupsi yang mencoba mencari keadilan dengan cara mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Pada masa Artidjo, memang sudah menjadi rahasia umum kalau ia amat ‘kejam’ terhadap para koruptor yang hendak mengajukan PK.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai langkah para koruptor baru mengajukan PK setelah mengetahui Artidjo sudah pensiun lantaran mereka menganggap kalau masih ada hakim yang integritasnya rendah, sehingga bisa dipermainkan dengan sejumlah penawaran menarik agar keputusannya nanti memberi pengurangan massa hukuman kepada sang terpidana tersebut.

Menurutnya, bila memang ada bukti baru dalam kasus rasuah itu kenapa tidak diajukan sebelum Artidjo pensiun. Dari situ saja sudah jelas terlihat kalau mereka memiliki niat jelek agar hakim agung pengganti nantinya dapat merubah hukuman para narapidadna tersebut.

iklan

“Karena jika memang ada “novum atau keadaan baru” mengapa tidak diajukan jauh hari sebelum HA Artijo pensiun,” kata Abdul saat dihubungi, Sabtu (15/7/2018).

Ini juga menjadi indikator bahwa dunia hukum Indonesia belum bersih, artinya ada keyakinan mereka bahwa dunia peradilan tidak terlepas juga dari dunia bisnis. Merasa tidak bersalah boleh, tetapi bukti bahwa perolehan kekayaan dalam waktu singkat melebihi prestasi pengusaha senior membuktikan bahwa cara perolehan itu dpt dipastikan perolehan harya benda mereka dengan cara yang melawan hukum.

“Ya mereka berlomba PK karena meteka masih menguasai sumber daya, bahkan mungkin mereka menganggap hakim hakim yg ada bisa dibeli. Karena itu ini menjadi tantangan Hakim Agung yang ada untuk mewujudkan komitmennya memverantas korupsi,” pungkasnya.

Tercatat, sudah ada enam narapidana korupsi yang ditangani oleh KPK mengajukan PK. Mereka adalah, Siti Fadilah Supari, Suryadharma Ali, Anas Urbaningrum, Jero Wacik, Choel Mallarangeng, dan M Sanusi.

Iklan