JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa suap proyek yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 antara Bupati Bener Meriah Ahmadi dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggunakan sandi “1 meter” dalam melakukan transaksi.
“Sebelumnya KPK telah mengidentifikasi penggunaan kode “1 meter” terkait dengan transaksi yang terjadi. Dugaan fee 10 persen dari alokasi dana DOKA terus kami dalami. Diduga 8 persen untuk sejumlah pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen di kabupaten,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Dalam kasus ini, diduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiayai dari DOKA akan dipotong 10 persen dari total jumlah anggaran otonomi khusus diterima Aceh tahun ini Rp8,03 triliun. Untuk pejabat di tingkat provinsi akan menerima fee sebesar 8 persen dan 2 persen untuk tingkat kabupaten.
Selain itu, Febri menyatakan, pihaknya telah mendapatkan bukti adanya sejumlah pertemuan dan pembicaraan mengenai pembagian jatah dari fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.
Irwandi Yusuf (Antara)
Oleh karena itu, Febri menegaskan kepada seluruh pihak yang untuk lebih bersikap kooperatif dalam menjalani rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.
“Nanti dalam proses ini pemanggilan terhadap saksi-saksi yang relevan akan dilakukan berikutnya,” ucap Febri.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Irwandi, Ahmadi, dan pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka suap. Irwandi, Hendri, dan Syaiful diduga sebagai penerima suap, sementara Ahmadi sebagai pemberi suap.
Irwandi diduga menerima Rp500 juta, yang merupakan jatah Rp1,5 miliar, dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang Rp500 juta ini, diduga bersumber dari pengusaha yang mendapat proyek di Kabupaten Bener Meriah.
