MEDAN, Waspada.co.id – Pemindahan Masjid Amal Silaturahim oleh pihak Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) karena diduga menghalangi pengerjaan rumah susun sewa (Rusunawa) di Kecamatan Medan Area terus menjadi fokus para aktivis Islam yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturahim (APMAS).
Di Komisi D DPRD Medan, APMAS mengadukan rencana pemindahan masjid yang terletak di Jalan Timah Putih, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area tersebut.
Ketua APMAS, Affan Lubis, mengungkapkan masalah rencana pemindahan mesjid, wakaf dari warga tersebut sudah pernah dibahas bersama Perum Perumnas, perwakilan warga, BKM Mesjid, Badan Wakaf, Ormas masyarakat, polisi dan stakeholder lain yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan beberapa bulan sebelum ground breaking Rusunawa itu dilakukan.
“Dalam kesempatan itu, telah disepakati bahwa Mesjid Amal Silaturahim itu tidak akan dipindahkan dan bahkan akan diperindah. Hasil kesepakatan itu ada notulennya dan dokumentasinya. Karena mesjid itu merupakan wakaf,” katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Kota Medan terkait rencana pemindahan Mesjid Amal Silaturahim, Kamis (25/7).
Affan Lubis menambahkan tidak dipindahkannya Masjid Amal Silaturahim itu bahkan dikuatkan saat ground breaking pembangunan Rusunawa tersebut yang dihadiri oleh sejumlah menteri. “Saat acara ground breaking itu, pak Prof Hatta dari MUI didaulat untuk membaca doa dan beliau sangat bangga bisa hadir karena mengetahui Mesjid Amal Silaturahim tidak dipindahkan,” jelasnya.
Tapi kenyataannya lain, sebut Affan, beberapa bulan kemudian masjid pengganti Masjid Amal Silaturahim telah didirikan oleh Perum Perumnas yang hanya berjarak sekitar 70 meter dari bangunan mesjid yang lama. Sejak saat itulah, kisruh kembali terjadi. Padahal, MUI Kota Medan juga telah mengeluarkan fatwa untuk menguatkan wakaf mesjid itu.
“Dalam Undang-undang 41 itu disebutkan bahwa tidak boleh memindahkan mesjid kecuali untuk “kepentingan umum” kecuali untuk kepentingan umum yang tidak melanggar syariah. Terkait istilah “kepentingan umum” itu juga ada Undang-undang dan PP nya. Rusun komersial yang dibangun Perum Perumnas yang komersial itu tidak termasuk ke dalam kategori kepentingan umum,” jelasnya.
Mewakili Perum Perumnas, Hari Rahardjo, mengungkapkan peremajaan Rusun di Sukaramai itu termasuk juga pemindahan mesjid. Karena, Hari mengklaim bahwa tanah Masjid Amal Silaturahim itu termasuk ke dalam Hak Guna Bangunan (HGB) Rusunawa tersebut. “Karena itulah IMB kami bisa terbit. Secara legalitas itu masuk ke dalam areal tanah kami,” terangnya.
Hari menambahkan agar tidak salah langkah dalam memindahkan mesjid tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat persetujuan kepada Kementrian Agama pusat. Tapi, sayang sampai sekarang belum ada surat balasannya. “Kami juga menempuh jalur proses tukar menukar tanah dan proses itu sudah kami lakukan ke BKM dll. Disini, kami jelaskan bahwa tidak ada niat kami untuk mempersulit warga beribadah terkait rencana pemindahan mesjid itu,” pungkasnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi, yang memimpin RDP itu menyimpulkan bahwa rencana pemindahan mesjid itu diduga terjadi penyalahgunaan wakaf dan Fatwa MUI. Salman juga mempertanyakan apakah pembangunan Rusunawa komersil untuk kepentingan umum itu sudah sesuai dengan Undang-undang. Karena, sesuai dengan aturan MUI bahwa mesnis yang didirikan itu hanya milik masyarakat dan mesjid tidak sembarangan dipindahkan.
“Seharusnya, Rusunawa itu dibangun untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa punya rumah. Tapi setelah kami lihat, Rusunawa itu seperti apartment. Berarti, pemindahan masjid itu tidak sesuai dengan Undang-undang wakaf yang membolehkan memindahkan mesjid untuk kepentingan umum,” ucap Salman seraya menyimpulkan agar Masjid Amal Silaturahim tetap bisa digunakan.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
