MEDAN, Waspada.co.id – Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut sudah layangkan surat panggilan kedua kali terhadap inisial DBT pendukung salah satu calon Gubernur Sumut, Senin (25/6), namun tidak mau menghadirinya. Hal itu ditegaskan Kasubdit II/Cybercrime, AKBP Herzoni Saragih.
“Surat panggilan kedua terhadap DBT sudah dikirimkan, tetapi DBT mangkir dalam panggilan kedua kasus dugaan pencemaran nama baik Djarot Saiful Hidayat,” jelas Herzoni kepada wartawan, Selasa (26/6).
Dijelaskan, terkait pengaduan kasus tersebut pihaknya akan terus melakukan upaya yang terbaik sesuai hukum yang berlaku. Sementara langkah yang akan dilakukan adalah koordinasi kepada saksi ahli bahasa dan ahli pidana hukum. Hal itu untuk lebih menguatkan pengaduan tersebut, apakah bisa disebut sebagai pencemaran nama baik terhadap korban Djarot Saiful Hidayat.
Setelah itu, panggilan ketiga dilayangkan, bila tidak hadir dipanggil dengan pemaksaan terhadap DBT, karena sudah dua kali surat panggilan tidak direspon.
“Inisial LA teman akun milik DBT sudah diamankan di Polda Sumut. LA membenarkan tujuan isi akun Facebook miliknya untuk pencemaran nama baik terhadap Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.
Sebelumnya, AKBP Herzoni Saragih, juga memberikan keterangan kepada awak media, mendapat laporan dari Panit I Unit II Subdit II/Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Mardianta Beru Ginting, bahwa Paslon Nomor 2, Cagubsu Djarot Saiful Hidayat tidak pernah membagi – bagikan uang kepada Kades dan masyarakat Desa Simpang Kawat, Kabupaten Asahan.
“Kamikan mencari kebenaran di lapangan, Bukan hanya dari laporan terlapor kami dengarkan. Jadi Djarot tidak terbukti melakukan ‘money politic’ dengan membagi-bagikan uang kepada kepala desa dan masyarakat Desa Simpang Kawat, Kabupaten Asahan. Jadi postingan DBT dan LA ditegaskan kades itu berita bohong. Saya tidak pernah diberikan uang dari Pak Djarot. Bahkan kedatangan Pak Djarot ke Desa Simpang Kawat hanya berkunjung bukan membagi-bagikan uang,” terang Herzoni.
Ditambahkan, inisial DBT membuat di akun Facebook miliknya, “Djarot Money Politic’ dengan bagi-bagikan uang kepada Kepala Desa (Kades) dan masyarakat Desa Simpang Kawat, Kabupaten Asahan.”
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Sandi Wu, mengatakan kepada wartawan, DBT itu hanya sebar isu murahan dan masyarakat Sumut sudah pintar.
“Tidak akan terpengaruh masyarakat dengan isu murahan untuk menjatuhkan Pak Djarot. Beliaukan orang yang bersih dari korupsi dan sudah terbukti selama Pak Djarot Wali Kota Blitar dan sempat menggantikan posisi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak mungkin beliau (Djarot/red) sekonyol itu dengan membagi-bagikan uang kepada Kades maupun masyarakat Desa Simpang Kawat,” tegas Sandy Wu.
Sebumnya, tim Kuasa Hukum Djarot Saiful Hidayat, Rion Arios SH, pada hari Rabu (6/6) lalu. Mereka melaporkan akun media sosial (medsos) yang mempunyai DBT dan LA ke Polda Sumut. Dalam laporan resminya yang tertuang di Nomor STTPL 672/VI/2019/SPKT “II”, diduga akun tersebut telah melanggar UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (wol/lvz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post