Plt Sekdaprovsu: Tidak Ada Aturan Pegawai Honor Dapat THR

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Plt Sekdaprovsu) Ibnu Sri Hutomo menyebutkan Pemprovsu tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai honor.

“Tidak ada peraturan pemberian THR untuk pegawai honor, yang diatur untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, ” ujar Ibnu Sri Hutomo kepada Waspada Online usai melantik para pejabat eselon IV di Ruang Raja Inal  Siregar Kamis (31/5) sore.

Salah seorang pegawai honor kantor Gubernur Sumut mengaku sangat mengharapkan adanya pemberian THR menjelang lebatan tahun ini. “Siapa yang tidak ingin dapat THR?, tapi kalau aturannya kami tidak dapat THR apa boleh buat,” ujar pegawai honor yang tak mau disebut namanya itu.

Pegawai honor tersebut juga menjelaskan, di Kantor Gubsu ada dua bentuk pegawai honor. “Ada pegawai honor yang diangkat langsung oleh kepala biro atai SKPD dan ada juga pegawai honor yang ditrekrut oleh pihak ketiga (perusahan penyedia tenaga honor) memenangkan tender tenaga honor,” ujar pegawai honor tersebut.

Seperti diberitakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan.

Advertisement

Namun, pegawai honorer tak termasuk sebagai penerima THR karena bukan PNS.

Terkait masalah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebagian pegawai honorer akan mendapatkan THR seperti halnya PNS.

Khusus untuk guru honorer, pemberian THR tergantung pada kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi (Pemprov). Ada Pemprov yang memberikan THR, ada pula yang tidak.

Sri Mulyani menerangkan, sesuai Pasal 63 PP No 58/2005 dan Permendagri No 13/2006, Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD.

“Kebijakan pemberian TPP bagi Guru di masing-masing daerah berbeda, ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru namun ada juga daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG,” kata dia dalam laman Facebook resminya, Jumat (25/5).

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan bahwa negara tak bisa memberi THR dan gaji ke-13 kepada pegawai honorer karena terganjal Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam UU tersebut, THR dan gaji ke-13 hanya diberikan kepada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

“Dalam UU ASN itu saya enggak boleh lari. Dalam UU ASN itu hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya itu,” kata Asman.(wol/data1)
Editor: RIDIN