Ada Kekhawatiran Jika Gugatan HTI Diterima

Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan merupakan tindakan sewenang-wenang.

Hal itu disampaikan Deputi III Kemenkopolhukam Jhoni Ginting yang membacakan pernyataan Wiranto dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB9).

“Banyak yang tidak menyadari bahwa yang digugat adalah sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan penjagaan keutuhan, eksistensi negara, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI dan berdasarkan Pancasila,” kata Jhoni yang didampingi Staf Ahli Kemenko Polhukam Mayjen Wawan Kustiawanpada di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (8/5).

Dia menambahkan, jika PTUN menerima gugatan HTI maka akan banyak lagi bermunculan ormas-ormas yang tidak setuju dengan nasionalisme, demokrasi, Pancasila dan NKRI.

“Ormas-ormas tersebut pasti akan mendapat ruang gerak dalam perjuangannya guna mewujudkan impian mereka masing-masing. Akibatnya, negeri ini pasti akan terkoyak-koyak dari dalam, Indonesia akan luluh lantak karena membiarkan munculnya persemaian bibit-bibit perpecahan dalam kehidupan bangsanya,” ujarnya.

Advertisement

Seperti diketahui, PTUN dalam putusannya menolak gugatan HTI terhadap Kementrian Hukum dan HAM tentang pencabutan status hukumnya. Dicabutnya status hukum HTI setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). (inilah/ags)