7 Fraksi DPR Dukung Definisi Terorisme Masukan Frasa Motif Politik

Foto: Okezone
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Sebanyak tujuh fraksi mendukung definisi terorisme alternatif dua yang menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Sementara dua fraksi yakni PDIP dan PKB yang mendukung definisi terorisme alternatif satu yang dikehendaki pemerintah. Alternatif satu ini yakni tanpa menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan dalam definisi terorisme.

Dalam rapat Panja Tim Perumus Revisi UU Antiterorisme, pemerintah sejak awal tidak memasukkan motif politik, ideologi dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Namun dalam perkembangannya, pemerintah pun mengakomodir motif tersebut.

Sehingga dua alternatif definisi ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Kerja pansus Terorisme dengan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (24/5) esok.

“Pemerintah tidak bisa memutuskan (dua alternatif definisi). Oleh karena itu, secara terbuka dibawa besok saja. Kita raker besok, paling tidak malam ini perlu lapor. Kalau dua alternatif ini dibawa ke raker. Tinggal besok diputuskan,” ujar Wakil Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme, Supiadin Aries Saputra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

iklan

Terorisme

Definisi alternatif satu yakni definisi terorisme tanpa menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan. Sehingga terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sementara alternatif dua, seperti halnya definisi terorisme alternatif satu, hanya ditambahkan frasa motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan.

Awalnya Fraksi PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKS langsung sepakat mendukung definisi tersebut saat pemerintah membuka adanya dua alternatif definisi. Mereka tak sepakat adanya frasa ‘keamanan negara’ dalam definisi terorisme sebelumnya.

Hal sama diungkapkan Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme dari Fraksi Hanura, Dossy Iskandar yang mendukung alternatif dua dengan catatan kata negara dihilangkan.

“Kami cenderung dengan keamanan bersifat umum. Supaya beda dengan pidana umum. Misalnya untuk negara, bangsa dan tumpah darah indonesia. Cukup keamanan saja,” ujar Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme dari Fraksi PKS, TB Soenmandjadja.

Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat juga akhirnya mendukung definisi terorisme alternatif dua yang menyertakan motif ideologi politik dan gangguan keamanan. Padahal ketiga fraksi tersebut awalnya menginginkan agar frasa ‘negara’ tidak dihilangkan dalam frasa ‘gangguan keamanan negara’.

Terorisme

Sementara itu hanya dua fraksi yakni PDIP dan PKB yang tegas mendukung definisi terorisme tanpa menyertakan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan.

Anggota Pansus dari Fraksi PKB Muhammad Toha beralasan definisi alternatif satu itu semata-mata untuk tidak membatasi proses penegakan tindak pidana tersebut.

“Sekali lagi, dengan alasan kalau ada motif itu menjadi hal yang membatasi. Kita akan cenderung ke alternatif satu,” kata Toha.

Menurut anggota Pansus revisi UU Antiterorisme dari Fraksi PDIP Risa Mariska, kejaksaan tak melihat unsur-unsur melakulan perbuatan terorisme dari definisi semata, melainkan dari perbuatan pelaku.

“Bahkan JPU tidak melulu hanya motif ideologi, politik yang menyebabkan tindak pidana terorisme terjadi. Bahkan ada motif ekonomi, dengan pertimbangan itu pdip konsisten dengan alternatif pertama,” jelas Risa.

Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Golkar yang mendukung dua alternatif definisi tersebut. Pasalnya Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan selama opsi tersebut dikehendaki oleh pemerintah partainya tidak mempersoalkan apakah definisi tersebut memasukkan motif politik, ideologi maupun keamanan.

“Selama pemerintah mendukung opsi, Golkar dukung opsi yang dipilih Pemerintah,” tutup Bobby.

Iklan