Mendagri: Pemerintah Terus Lakukan Terobosan Untuk Pemerintahan Bersih

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. (Ist)
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebut penyelenggaraan otonomi daerah (otda) yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otda berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

Hal itu ia katakan melalui pidato yang dibacakan langsung oleh Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXII di halaman Balai Kota, Rabu (25/4).

Dikatakan, guna memastikan penyelenggaraan otda yang bersih dan demokratis, jelas Mendagri, pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah No.12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Peraturan itu memperjelas mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat. Akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari segala bentuk tindak pidana korupsi. Sebab, tindakan tersebut akan membawa kesengsaraan bagi setiap pelakunya. Di samping itu berhati-hati dalam menjalankan tugas sehari-hari dan jangan pernah mau menerima sesuatu pemberian dari masyarakat yang tengah melakukan pengurusan.

iklan

“Ingat, jangan pernah tergiur sedikitpun dengan pemberian dari masyarakat yang tengah melakukan pengurusan maupun membutuhkan pelayanan. Menerima imbalan sama artinya dengan korupsi. Sudah itu menolak pemberian juga sebagai salah satu upaya untuk menjaga diri. Tidak tertutup kemungkinan pemberian yang dilakukan itu merupakan trik jebakan sehingga kita nantinya berurusan dengan aparat penegak hukum,” tukasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan