DPR Menilai Kenaikan Tarif Ojek Daring Hal Wajar

(Foto Okezone/Haru Haryono)
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah menilai tuntutan para ojek daring (online) yang meminta aga menaikkan harga tarif wajar. Menurutnya tarif yang ada saat ini justru terlalu rendah terlebih kenaikan tarif tersebut disesuaikan dengan biaya oprasional.

“Saya kira itu wajar kalau tarif bawah itu Rp3.200 dengan melihat frekuensi mereka rata-rata tidak terlalu mahal tidak terlalu murah itu kan batas bawah minimal jangan sampai di bawah Rp3.200,” tutur Neng dalam diskusi Redbons di kantor Okezone, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Ada Kuda Lumping pada Aksi Damai Ojek Online di Patal Senayan Jakarta

Para pengemudi menilai tarif yang saat ini diterapkan tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan baik dari segi biaya oprasional maupun perawatan kendaraan. Saat ini besaran tarif sebesar Rp. 1200-1600. Pada saat demo di DPR para pengemudi diminta untuk menjadi perwakilan bertemu dengan Komisi V, dan harga yang tepat untuk diterapkan sebesar Rp3.200.

Advertisement

“Angka itu mereka (ojek daring) sudah merasionalisasikan dengan beban ketika mereka mau mengangkut itu berapa, penghasilan berapa, biaya yang harus dikeluarkan berapa, karena itu kita anggap hal itu realistis dan rasional,” ungkapnya.

Neng melihat akar masalah yang terjadi ada pada kemitraan yang dibangun aplikator. Sebagai mitra harusnya dapat duduk bersama saling berkomunikasi untuk membangun kesepakatan termasuk tarif dengan melibatkan pengemudi, namun sayangnya yang menentukan semua aplikator sehingga ada perubahan maslah tarif tidak melibatkan mereka para driver.

“Kalau tarif hari ini amat sangat murah, saya juga pengguna saya liat kalau naik tarifnya amat sedikit, kadang memberikan tips malah kadang lebih banyak tipsnya. Di sisi lain pasar memang suka yang murah tapi harus ada standarisasi kemanusiaan harus diukur. Ini yang kemudian saya rasa strategi bisnis aplikator menekan harga rendah namun yang kena para drivier misal terjadi kecelakaan itu karena mitra itu tadi,” terangnya.

Rencananya Komisi V akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi guna mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Rencananya kata Neng, pemanggilan itu akan dilakukan pada Rabu, (25/4/2018) besok.

Aksi Damai di Depan Gedung DPR, Pengemudi Ojek Online Bawa Bendera Merah Putih

“Tentu kita sebagai mitra Menhub tentu hal ini yang pertama diajak untuk menyelesaikan maslah Kemenhub walaupun tidak bisa hanya Kemenhub karena menyangkut Kominfo, perdagangan juga, apalagi klo kita bicara Grab yang punya bukan di Indonesia otomatis kita harus bicara perdagangan juga,” paparnya.

Neng juga menilai sudah seharusnya para oengemudi online untuk diberikan payung hukum. Menurutnya ada berbagai hal yang dapat dilakukan untjk membuat payung hukum tersebut selain UU dapat dibuat peraturan bersama yang melibatkan semua kementerian terkait.

“Ini sudah sangat urgent untuk segera diberikan payung hukumnya, untuk segera mencari solusinya ada beberapa alternatif ini ada payung hukumnya dengan UU ada juga, saya kira kita membuat peraturan kerjasama antara menteri terkait demi menjawab masalah tadi,” tukasnya.