Polri Bantah Penundaan Kasus Calon Kepala Daerah Bentuk Tebang Pilih

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto (Foto: Okezone)
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Mabes Polri membantah penundaan penanganan hukum terhadap calon kepala daerah bermasalah merupakan tebang pilih. Penegasan itu diungkapkan Polri sebagai pihak yang menyetujui wacana penundaan kasus hukum calon kepala daerah hingga pilkada usai.

“Saya kira masyarakat harus memahami dan rekan media memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kasus yang ditunda yang terkait dengan calon itu semua kasus yang ditangani Polri. Jadi, saya kira bukan suatu tebang pilih atau pilih kasih tapi Polri menghormati demokrasi yang esensinya pemilu,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan, Jumat (16/3/2018).

Namun, jika kepala daerah tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), Polri akan melakukan penindakan untuk memproses lebih lanjut.

“Kecuali OTT pada saat menggunakan politik uang. Itu tangkap basah atau melakukan suap, itu proses lanjut,” lanjutnya.

iklan

Setyo beranggapan, menunda penanganan hukum terhadap para calon kepala daerah yang bermasalah untuk menjaga esensi berdemokrasi. Sebab, kalau saling melaporkan nanti tidak ada calon dan tak ada pemilu, atau misal ada dua pasangan calon, satu pasangan calon ada kelemahan dilaporkan begitu jatuh hanya sendiri dan akhirnya melawan kotak kosong.

“Memang itu sudah diatur demokrasi tetapi yang pendukung paslon yang dilaporkan tidak mempunyai kesempatan untuk mengganti, partainya dan pendukungnya harus diberi kesempatan. Ini sudah diberikan diarahkan begitu dan kapolri sudah mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman penanganan kasus ini,” tutupnya.

Iklan