MEDAN, WOL – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Plt Sekdaprovsu) Ibnu S Hutomo menyarankan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memberikan dukungan sarana dan infrastrukrur pendukung, yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan.
“Sehingga Pulau Berhala tidak menjadi terisolasi lagi,†ujar Plt Sekdaprovsu Ibnu S Hutomo ketika menerima kunjungan rombongan BNPP RI dalam rangka pendataan tentang kebutuhan sarana dan prasarana pendukung non-alutsista di Pulau Berhala, Rabu (14/3) di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Plt Sekdaprovsu, saat ini tidak ada penduduk yang bermukim di Pulau Berhala, melainkan hanya pos-pos keamanan laut (Kamla) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). “Sebagai pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, dibutuhkan konsep pengamanan baru yang bisa melibatkan masyarakat dan para nelayan,†ujar Ibnu.
Sepakat dengan Plt Sekdaprovsu, Kepala Biro Pemerintahan Pemprovsu H Afifi Lubis SHÂ menambahkan, Pulau Berhala bisa menjadi semacam tempat persinggahan dan pengisian air untuk para nelayan.
“Dengan adanya aktivitas-aktivitas seperti itu, masyarakat kita pun tahu bahwa Pulau Berhala adalah milik Indonesia dan secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam melindungi pulau terluar itu,†kata Afifi.
Sebelumnya, Asisten Deputi (Asdep) Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Ir Rahman Ibrahim MSc yang datang beserta rombongan, menyampaikan, bahwa rombongan BNPP akan melakukan kunjungan ke Pulau Berhala untuk melakukan pendataan pada tanggal 15-16 Maret 2018.
“Sehubungan dengan rencana kunjungan ke Pulau Berhala tersebut, kami ingin meminta izin dan arahan dari Pemprovsu, begitu pula masukan-masukan terkait kebutuhan non-alutsista seperti apa yang dibutuhkan di Pulau Berhala,†ujar Rahman.(wol/data1)
Editor: RIDIN
Discussion about this post