JAKARTA, WOL – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengakui masih banyak kekurangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Untuk itu, kementerian akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah institusi penyelenggara Pemilu.
“Kami sadar bahwa masih ada kekurangan, tapi kami ingin agar kekurangan ketidaksempurnaan bisa diselesaikan dulu sebelum Pemilu dilaksanakan,” kata Wiranto di KPU, Jakarta, Selasa (6/3).
Wiranto mengaku masih mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami institusi penyelenggara Pemilu. Mulai dari jumlah logistik, komunikasi hingga permasalahan e-KTP yang seharusnya menjadi dasar data peserta Pemilu. Kini, seluruh persoalan sedang dalam pengawasan kementerian.
“Jadi banyak yang harus diselesaikan. Ini bisa diselesaikan kalau kita sama sama duduk sama sama bicara dan memecahkan masalah. Ini merupakan tugas kita,” terang dia.
Wiranto mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat koordinasi antara institusi penyelenggara pemilu menjelang Pemilu 2019. Maka itu, pihaknya berniat mengumpulkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam satu pertemuan.
“Rapat koordinasi lengkap menjelang pemilu serentak maupun Pileg (pemilian legislatif) Pilpres (pemilihan presiden). Kami akan kumpulkan KPU lengkap dan kami akan mengundang para menteri,” jelas Wiranto.
Wiranto berharap koordinasi antar lembaga dapat mensukseskan Pemilu mendatang. Dia juga berharap koordinasi dan konsolidasi dapat meminimalisir kesalahan kesalahan di lapangan.
“Saya datang ke kantor KPU ketemu Pak Arief Budiman untuk berkomunikasi melakukan suatu koordinasi kita bersama sama menyadari memiliki peran yang sama untuk sukses pilkada serentak dan sukses pilpres pileg tahun 2019 nanti,” tutup Wiranto. (cnnindonesia/ags/data1)
Discussion about this post