BATUBARA, WOL – Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito Karnavian, diminta supaya tegas memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia. Tentu, untuk pemberantasan itu, aparat kepolisian dapat lebih konsentrasi pengawasan di perairan selat Malaka. “Kita harapkan Kapolri lebih serius dan konsen. Masalah narkoba sudah mengancam nasib negara dan bangsa. Ini bukan sekedar meracuni anak bangsa tapi sudah aksi bom yang dilakukan pihak tertentu menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Negara harus bentuk kekuatan perangi narkoba,” ujar anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja perorangan ke beberapa Polres di daerah pemilihan (Dapil) III Sumatera Utara belum lama ini.
Permintaan Hinca Pandjaitan cukup beralasan. Saat berkunjung ke wilayah hukum Polres Tanah Karo, Dairi, Simalungun dan Batubara, seluruh Kapolres mengaku peredaran narkoba marak ditengah masyarakat. Polisi mengaku sudah kewalahan memberantas barang haram itu. Paling mencengangkan dari pengakuan Kapolres Batubara, AKBP Dedy Indrianto S.I.K, saat dikunjungi Hinca Pandjaitan, Jumat (2/3) lalu, mengatakan pihaknya sudah mendeteksi sumber masuknya barang narkoba ke wilayah sumatera melalui jalur laut yakni lewat Selat Malaka menuju pelabuhan tikus di wilayah pantai timur Kabupaten Batubara, Asahan dan Serdang Bedagai.
Untuk wilayah hukum Batubara saja, Dedy Indrianto memaparkan, ada sepanjang 87 km bibir pantai timur memiliki banyak titik pelabuhan tikus. Bibir pantai itu minim pengawasan petugas. Padahal, pelabuhan itu disinyalir rawan persinggahan barang narkoba dan barang ilegal lainnya. Minimnya pengawasan pelabuhan tikus karena Polres Batubara masih keterbatasan personil. Bahkan, untuk melakukan razia di laut tidak dimungkinkan karena Polres Batubara belum memiliki petugas Polisi Air dan Udara (Polairud). Personil Polairud sangat dibutuhkan mengawasi aktifitas di laut. Sama halnya pengawasan di darat masih kurang karena keterbatasan personil dan sarana pendukung.
Mendengar pemaparan itu, Hinca Panjaitan selaku wakil rakyat di Komisi III membidangi hukum merasa ikut bertanggung jawab dan akan membawa permasalahan itu ke Komisi III DPR RI untuk dibahas mencari solusi. “Kita minta Kapolri lebih konsen menangani masalah narkoba. Yang pasti harus memutus mata rantai peredaran narkoba mulai dari hulu hingga ke hilir. Sudah terdeteksi hulunya dari mana, maka, Polres Batubara harus mengarahkan pandangannya ke Selat Malaka sebagai pintu masuk. Negara pun harus serius menyikapi sarana dan prasarana di Polres Batubara,” terangnya.
Sebelum kunjungan ke Polres Batubara, satu hari sebelumnya Hinca Pandjaitan yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat itu sudah terlebih dahulu berkunjung ke Polres Simalungun, Kamis (1/3). Saat pertemuan, Kapolres Simalungun, AKBP Liberty Pandjaitan, mengungkapkan peredaran narkoba juga marak di wilayah Simalungun hingga ke pelosok (perkampungan) masyarakat petani. “Kurir narkoba tadi menawarkan kemasan paket hemat hingga harga narkoba Rp20 ribu per paket. Dengan harga itu tentu mudah dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Liberty.
Masih dalam pengakuan Liberty, dari hasil tangkapan mereka, pada umumnya bandar dan pengecer berdomisili di Kota Pematang Siantar. Bahkan, bandar yang tertangkap mengaku memperoleh barang haram itu dari wilayah Batubara. “Kita selalu mendapatkan tangkapan jumlah yang besar,” aku Liberty.
Untuk membuktikan meningkatnya kasus narkoba, Hinca Pandjaitan juga menelusuri jumlah pelaku hingga ke hilir yakni rumah tahanan. Seperti di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Pematang Siantar dan LP Kelas IIA Labuhan Ruku, terbukti, kedua tahanan itu paling banyak menerima tahanan kasus Narkoba dan meningkat tajam.
Seperti di LP Pematang Siantar, jumlah kapasitas tahanan meningkat 300 persen. Di mana jumlah penghuni tertanggal 28 Pebruari 2018 mencapai 1.893 orang sementara daya tampung hanya 531 orang. Dengan over kapasitas jumlah tahanan sehingga berdampak buruk soal peningkatan pelayanan.
Untuk di LP Kelas IIA Pematang Siantar, menurut pengakuan Kepala LP, MS Sianturi, biaya anggaran makan untuk tahanan terus meningkat. Hingga LP tersebut menunggak biaya makan setiap tahunnya. Kejadian yang sama juga di LP Labuhan Ruku, dari pengakuan Kepala LP Kelas IIA, Thurman Hutapea, mengatakan untuk anggaran makan bagi tahanan menjadi membengkak. Sama halnya dengan kebutuhan air bersih, kedua LP itu krisis air bersih. Sebab, penggunaan air bersih cukup meningkat.
Terkait krisis air bersih, Hinca Pandjaitan langsung respon menyikapi keluhan ke dua LP. Hinca mendesak Pemerintah daerah dan pusat supaya melakukan penambahan pasokan air bersih. “Baik itu melalui Perusahaan Air Minum maupun pembuatan sumur bor. Distribusi air tidak boleh kurang. Air adalah sumber kehidupan, untuk itu air tidak boleh macet,” terang Hinca yang dikenal pencinta ulos dan budaya itu.(wol/mrz/data2)
Editor: RIDIN
Discussion about this post