Ketua DPRD: Wali Kota Harus Patuhi Aturan Soal Pasar Marelan

Henry Jhon Hutagalung (WOL Photo/M. Rizki)
Iklan

MEDAN, WOL – Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, mengaku telah meneruskan hasil rekomendasi Komisi C DPRD Medan atas persoalan Pasar Marelan, ke Wali Kota. Di mana dalam isi surat rekomendasi memutuskan penghentian sementara pembangunan Pasar Marelan.

Dikatakan, berdasarkan hasil rapat antara pedagang, pihak PD Pasar dan Komisi C DPRD Medan, hasilnya menelurkan 4 butir kesepakatan. Namun ada penambahan pada sub butir kesepakatan yakni, tidak membenarkan pihak ketiga membangun Pasar Marelan tersebut.

“Itukan aset Pemko Medan. Jadi, tidak ada boleh pihak ketiga untuk membangunnya. Dan tidak ada alasan apapun dan siapapun yang boleh melanggar aturan yang telah dibuat termasuk Wali Kota Medan sebelum ada keputusan bersama,” ketusnya, Jumat (15/3).

Politisi PDIP ini menyayangkan sikap PD Pasar dan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) yang tidak mengindahkan keputusan yang telah diambil yang merekomendasikan penghentian pembangunan Pasar Marelan.

“Karena harus dipahami bahwa pasar itu aset dari Pemko Medan yang harus dikelola sendiri. Bukan diserahkan begitu saja yang imbasnya merugikan pedagang. Tapi justru keputusan ini pula yang dilanggar oleh PD Pasar Medan yang menyatakan sudah ada keputusan Wali Kota Medan. Ini tidak boleh harus tetap distanvaskan,” tegasnya.

iklan

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan antara Komisi C DPRD Medan dengan PD Pasar terkait kisruh relokasi pedagang pasar tradisional Marelan yang digelar di Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD Medan, Senin (5/3) lalu, menghasilkan empat butir rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi C.

Dalam rekomendasi yang dibacakan Ketua Komisi C DPRD Medan, Hendra DS empat rekomendasi tersebut yakni  pertama, meminta kepada PD Pasar untuk menstanvaskan pembangunan meja dagangan dan kios pedagang yang saat ini pembangunannya dilakukan oleh Pengurus P3TM.

Kedua, PD Pasar diminta untuk melakukan pengundian ulang kepada pedagang yang telah terdata untuk menempati kios di pasar tersebut. Ketiga PD Pasar harus menjamin agar seluruh pedagang yang berjumlah 791 pedagang dapat tertampung di Pasar Induk Marelan. Dan keempat, Badan Pengawas PD diminta untuk mencari keterangan terkait adanya pembangunan di luar yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R).(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan