Dalam Reses Anggota DPRD Sumut Minta Pemko Perhatikan WB MDTA

WOL Photo

MEDAN, WOL – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, diwakili Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis, menerima kunjungan reses anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II di Balai Kota Medan, Jumat (9/3).

Ada tiga topik utama yang menjadi pembahasan dalam reses tersebut, selain masalah wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Aliyah ( WB MDTA), juga usulan pembangunan infrastruktur serta Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

Kepada Sekda didampingi sejumlah pimpinan OPD, Ikrimah Hamidy, selaku pimpinan Tim Reses Anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut II, menyinggung soal wajib belajar MDTA yang sampai saat ini masih dalam proses penerapan di Kota Medan. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan yang telah menunjukkan upaya menerapkan program Wajib Belajar MDTA tersebut.

Menanggapi ini, Sekda mengatakan, Pemko Medan terus berupaya menerapkan wajib belajar MDTA ini. Upaya penerapan ini, menurut Sekda, termasuk untuk menyelaraskan kembali aturan soal wajib belajar MDTA ini dengan peraturan soal penerima siswa baru yang telah ada.

Untuk diketahui, Program Wajib Belajar MDTA yang telah diatur dalam Perda ini mengatur setiap siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat yang beragama Islam harus memiliki Izajah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Advertisement

“Kita ingin penerapan soal wajib belajar MDTA ini berlangsung secara halus sehingga tidak ada bahasa penolakan,” ujar Sekda didampingi sejumlah jajarannya.

Ikrimah selanjutnya dalam pertemuan itu juga menyerahkan usulan pembangunan infrastruktur. Usulan ini, menurutnya, merupakan aspirasi yang disampaikan konstituen mereka.  Usulan ini sudah dituangkan dalam surat tertulis yang diserahkan Ikrimah di akhir pertemuan. “Kami mengharapkan, usulan ini dapat ditampung di Perubahan APBD 2018, atau kalau tidak bisa lagi di APBD 2019,” harapnya.

Kepala Bappeda Medan, Wirya Alrahman, mengatakan usulan ini akan menjadi pertimbangan. Tentu saja akan disesuaikan dengan hasil dari rembug warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan serta  musrenbang kota yang akan digelar pada 26-28 Maret mendatang.

Sedangkan berkaitan dengan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dari Pemprov Sumut ke Pemko Medan untuk Tahun Anggaran 2018 ini, Wirya juga menyebutkan telah mendengar soal itu.

Secara lisan sudah kita dengar akan ada bantuan itu, namun sampai kini kita masih menunggu surat resminya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN