JAKARTA, WOL – Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Muhtar Said mengatakan desain demokrasi prosedural sulit menghentikan money politics atau politik uang.
Said mengungkapkan, ada beberapa alasan adalah ketidak berdayaan partai politik dalam perjuangan idiologis.
“Parpol politik yang tidak menjalankan fungsinya, membuat pembiayaan politik menjadi beban bagi setiap calon legislatif dan calon kepala daerah,” kata Muhtar di kantor, KIPP Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).
Ia mengungkapkan secara teoritis, hakikat demokrasi adalah hubungan konstitusi dengan konstituen.
Konstitusi berwujud pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat, sementara konstituen yang berarti pemilih menjadi penentu demokrasi yang sehat.
“Keduanya tidak terhubung akibat parpol susah menjaga keterhubungan antara amanah regulasi dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam konstitusi,” ungkapnya. (inilah/ags/data1)
Discussion about this post