MEDAN, WOL – Anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Arif, pertanyakan kelengkapan izin pembangunan gedung Manhattan Mall dan Condominium di Jalan Gatot Subroto Medan.
Jika pihak manajemen belum mengantongi kelengkapan izin, Pemko Medan didesak supaya melakukan tindakan tegas terhadap bangunan mega proyek tersebut. Pengawasan harus dilakukan guna menghindari bencana terulang pada bulan lalu, di mana lantai 37 gedung Manhattan runtuh akibat kesalahan kontruksi.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Arif kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Medan, Kamis (7/2). Menyikapi keberadaan pembangunan Manhattan yang disinyalir belum melengkapi sejumlah izin seperti Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan lalu lintas (AMDAL lalin) dari Kementerian Perhubungan, sama halnya dugaan pelanggaran surat izin mendirikan bangunan (SIMB) dari Pemko Medan, dugaan pelanggaran izin Keterangan Situasi Bangunan (KSB), izin Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan pelanggaran roilen badan jalan di Jalan Gatot Subroto/Jalan Gagak Hitam Medan patut dipertanyakan.
Arif mendesak Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, supaya mengawasi pembangunan agar tidak menyalahi ketentuan. Jika terbukti ada pelanggaran supaya dilakukan tindakan tegas.
“Selama ini pembangunan gedung Manhattan terkesan luput dari pengawasan. Kita khawatir banyak penyimpangan yang terabaikan. Kita tidak setuju jika pembangunan berdampak buruk soal estetika Kota Medan,” ujarnya.
Sama halnya terkait izin AMDAL lalin, diminta dilakukan melalui kajian yang matang soal rekayasa lalu lintas. Sebab melihat keberadaan bangunan terbukti berdampak kemacatan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gagak Hitam. Untuk itu dewan mempertanyakan soal izin AMDAL lalin, jika memang sudah ada patut ditinjau ulang.
Ditambahkan Arif lagi, dugaan pelanggaran GSB sangat kental. Sama halnya pelanggaran roilen patut di ragukan.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran izin, diminta dinas terkait supaya menindak tegas,” tandasnya.
Desak Ahmad Arif lagi, Dinas PKP2R harus tegas menjalankan dan menegakkan kententuan. Dinas PKPPR harus turun tinjau lapangan. Dan jika terbukti ada pelanggaran harus ditindak tegas.
Terkait hal itu, Ahmad Arif mengusulkan kepada pimpinan dewan dan pimpinan Komisi D DPRD Medan agar memanggil pihak manajemen Manhattan Mall Condominium ke gedung dewan untuk rapat dengar pendapat (RDP). RDP itu untuk mengetahui apakah izin yang diterbitkan sesuai kondisi bangunan yang sebenarnya.
“Begitu juga masalah ketenagakerjaan terhadap buruh bangunan dan karyawan lainnya diharapkan terjamin segala hak sesuai aturan,” imbuhnya.
Menurut Ahmad Arif, anggota DPRD Medan di Komisi B yang membidangi tenaga kerja diharapkan turut melakukan pengawasan. Seperti perlindungan terhadap ketenagakerjaan buruh dan karyawan. Juga masalah izin IPAL patut dipertanyakan.(wol/mrz)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post