MEDAN, WOL – DPRD Medan mendukung penuh program revitalisasi seluruh pasar tradisional yang digagas Pemko Medan tahun ini. Meskipun hanya tiga pasar yang menjadi fokus utama Pemko Medan, legislatif meminta peruntukkan kios pascapasar rampung direvitalisasi dan diprioritaskan bagi pedagang bukan pemilik.
Wakil Ketua DPRD Medan, H Iswanda Ramli SE, mengatakan program revitalisasi sejatinya bertujuan untuk menggalakkan pasar tradisional, agar dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan modern dan swalayan retail berjejaring.
“Seperti kita ketahui bahwa pasar modern dan swalayan ini pertumbuhannya amat pesat, di sekitaran pasar tradisional yang ada. Kalau pasar tradisional kita tidak dipercantik melalui program revitalisasi, bukan tidak mungkin akan tergilas dengan pasar modern dan swalayan tersebut,” ungkapnya kepada Waspada Online, Selasa (27/2) kemarin.
Adapun tiga pasar tradisional yang masuk program revitalisasi Pemko Medan tahun 2018, yakni Pasar Muara Takus, Pasar Inpres Bakti, dan Pasar Jawa Belawan. Pemko Medan, melalui Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R), juga telah menyosialisasikan rencana ini ke seluruh pedagang di ketiga pasar.
“Pasar tradisional merupakan tempat pergerakan perekonomian masyarakat. Pasar-pasar ini jangan sampai mati dan perlu dipercantik agar masyarakat tertarik bertransaksi dan membeli barang di sana. Sebab masyarakat kita sekarang lebih bangga rasanya belanja di mal dan swalayan, ketimbang di pajak (pasar, red),” ujar politisi Golongan Karya ini.
Pria yang akrab disapa Nanda ini mengharapkan dalam perjalanan revitalisasi nantinya, Pemko Medan harus menjamin biaya kios atau stand untuk pedagang dengan harga terjangkau. Kemudian jangan ada monopoli terhadap kios yang diperuntukkan bagi pedagang, pasca pasar rampung direvitalisasi.
“Dirut PD Pasar jangan lagi membebani pedagang dengan biaya-biaya lain setelah revitalisasi pasar selesai dilakukan. Jangan juga diberikan kepada yang bukan pedagang, jangan di monopoli kios-kios itu kepada pemilik. Umpama sebelum revitalisasi si pemilik punya 10 kios, setelah itu kalau bisa dia dikasih enam saja dan sisanya diberikan kepada pedagang atau masyarakat yang benar-benar mau berjualan di sana. Kios-kios inilah yang nantinya tidak disewakan lagi,” terang Nanda yang juga menjabat Koordinator Komisi C DPRD Medan.
Pria yang juga mantan penjaga malam di Pasar Muara Takus mengakui, di samping kesulitan ekonomi dan lapangan pekerjaan saat ini, berwirausaha atau berdagang di pasar menjadi pilihan tepat bagi masyarakat. Namun terkadang hal itu sering terbentur pada modal dan lokasi untuk berjualan.
“Saya sangat harapkan, agar hal ini bisa benar-benar dipahami dan dipertimbangkan oleh Pemko Medan. Bahwa jangan lagi pedagang harus menyewa kios dan ada yang menyewakan padahal dia tidak berjualan di semua lapak tersebut. Sekarang ini sulit masyarakat mendapat pekerjaan, jualan di pinggir jalan juga kena gusur. Pilihan tepatnya tentu memiliki lapak di pasar tradisional,” katanya.
Sekadar mengingatkan, Pemko Medan telah memprogramkan tiga pasar tradisional untuk direvitalisasi tahun ini. PD Pasar pun sudah menyosialisasikan rencana ini kepada seluruh pedagang. Dalam sosialisasi di tiga pasar tersebut, pedagang menyambut baik program Pemko Medan.
Sosialisasi perdana digelar di Pasar Muara Takus pada Selasa (13/2) lalu di kantor Lurah Madras Hulu, Jalan Teuku Cik Ditiro Medan. Sosialisasi di Pasar Inpres Bakti dilakukan pada Rabu (14/2) dan di Pasar Jawa Belawan keesokan harinya.
Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya, sebelumnya menyampaikan program revitalisasi ketiga pasar ini berawal dari keinginan pedagang. Selanjutnya, PD Pasar menindaklanjuti harapan pedagang agar pasar tradisional tersebut dapat dibangun kembali sehingga lebih bergairah dan ramai pembeli.
“Ini merupakan obat bagi pedagang. Pahitnya di awal namun manisnya akan dirasakan setelah pasar dibangun dengan bagus. Kita mau sosialisasikan dulu ke pedagang, agar nanti dalam proses relokasi dan pembangunannya tidak terkendala,” jelas Rusdi.(adv/data2)
