MEDAN, WOL – Pasca menjadi sorotan publik atas kuatnya kewenangan Medan Safety Driving Centre (MSDC) di Jalan Bilal Medan dalam hal dukungan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) yang dikeluarkan Satlantas Polrestabes Medan, membuat lembaga kursus mengemudi ini kebal terhadap hukum.
Padahal jelas menurut Undang Undang Lalu Lintas, tidak ada korelasinya antara sertifikat yang dikeluarkan MSDC dengan kewajiban masyarakat ketika hendak mengurus SIM.
Komisi A DPRD Medan pun dinilai lambat dalam menyelesaikan mahalnya pengurusan izin SIM di tengah-tengah masyarakat Kota Medan. Bahkan keberadaan MSDC semakin ‘merajalela’. Karena setelah sertifikat keluar barulah pengurusan SIM berjalan lancar, tapi itu pun harus membayar lagi di Satlantas.
Berdasarkan catatan awak media, persoalan itu sebenarnya sudah menjadi fokus kerja Komisi A kala itu, Andi Lumban Gaol, terpilih menjadi Ketua Komisi A, 22 November 2017. Ia menyebutkan akan memperjuangkan SIM menjadi fokus utama baginya dalam memimpin Komisi A.
Dia kasihan melihat masyarakat kesulitan mengurus SIM, harus mengeluarkan uang Rp1 juta untuk SIM C. Rinciannya Rp420.000 biaya sertifikat MSDC, kemudian membayar biaya SIM yang resmi ditambah jasa calo. Kalau tidak seperti itu dilakukan, pengurusan SIM tidak akan lulus sampai kapan pun.
“Ini jadi tanggung jawab moral kita kepada masyarakat, sudah hak warga Medan mendapatkan SIM, tolong di perjuangkan agar dipermudah. Kok sampai puluhan kali ujian tetap kalah, tapi begitu mengurus sertifikat di MSDC bisa jadi mudah,” katanya kala itu.
Namun, hingga saat ini upaya pemanggilan terhadap MSDC oleh DPRD Medan belum ada titik terang. Parahnya lagi saat dihubungi awak media, Selasa (9/1), Andi Lumban Gaol menyebutkan bahwa pihaknya baru akan mengagendakan rapat internal di Komisi A pada, Senin (15/1) mendatang.
“Benar sih, kami telah banyak mendengarkan keluhan masyarakat tentang mahalnya pengurusan SIM. Senin depan baru akan kami agendakan rapat di internal komisi,” ungkapnya.
Disebutkan, khusus persoalan pemanggilan kepada managemen MSDC, pihaknya akan membahasnya terlebih dahulu guna mengetahui mana saja pihak yang akan dipanggil terkait persoalan tersebut.
“Kami rapatkan dulu. Kapan, apa dan siapa yang akan dipanggil nantinya menunggu hasil kesepakatan para anggota Komisi A,” tukasnya.(wol/mrz)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post