KPPU Lakukan Pemeriksaan Lanjutan Persekongkolan Tender

WOL Photo/Eko Kurniawan

MEDAN, WOL – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mulai melakukan Pemeriksaan Lanjutan Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender pada Tender Paket Pekerjaan peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 pada Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara di Kantor Perwakilan Daerah Medan pada tanggal 25-26 Januari 2018.

Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Medan mengatakan terdapat dua paket tender yang akan diperiksa yaitu Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe Kutabuluh (UMYC) T.A. 2013-2014 dengan nilai Pagu Rp146.243.600.000 dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kutabuluh Lawe Pakam TA. 2015 dengan nilai Pagu Rp29.973,500.000.

“Sehingga total nilai paket untuk kedua tender tersebut adalah sebesar Rp176.217.200.000 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah),” tuturnya, Jumat (26/1).

Tahap pemeriksaan lanjutan sendiri nantinya berlangsung selama 60 hari kerja. Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari kerja. Dalam tahap ini Majelis Komisi yang terdiri dari Nawir Messi sebagai Ketua Tim Majelis Komisi, Syarkawi Rauf dan Saidah Sakwan sebagai anggota akan memeriksa alat bukti yang diajukan baik oleh investigator KPPU, maupun pihak terlapor, memanggil Saksi, Ahli dan atau pihak lain untuk mendapatkan alat bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran tersebut.

Advertisement

“Dalam perkara ini, para pihak yang telah ditetapkan sebagai terlapor adalah PT. Lince Romauli Raya, PT. Amas Putra Utama, PT. Gayotama Leopropita, PT. Multhi Bangun Cipta Persada, PT. Matahari Abdya, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah | Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah | Provinsi Sumatera Utara TA. 2015, Pejabat Pembuat Komitmen OS TA 2013 dan Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2015,” jelasnya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperdalam dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran Pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat guna melihat sejauh mana dugaan adanya persekongkolan tender yang ada pada pelelangan pekerjaan paket-paket tersebut.

Ramli menambahkan bahwa KPPU menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan ini akan berjalan fair sesuai dengan prinsip due process of law dan berlangsung.

“Secara terbuka sehingga masyarakat juga dapat ikut mengawal upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU,” tambahnya.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang diputuskan bersalah dapat dikenakan denda sebesar Rp1 miliar sampai dengan Rp25 miliar.

“Melalui proses pemeriksaan ini diharapkan dapat melahirkan keadilan tidak saja bagi para pihak yang terkait, namun juga bagi para pelaku usaha di industri jasa konstruksi secara umum sehingga nantinya dapat tercipta persaingan yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.(wol/eko)

Editor: SASTROY BANGUN