PHRI Nyatakan ‘Perang’ Dengan Airbnb

Kedua, mereka tidak dikenakan aturan layaknya hotel dan restoran yang harus mengurus izin, amdal dan lain-lain, tegasnya. Ketiga mereka tentu tidak membayar pajak ke pemerintah. “Ini yang fatal. Sebab dari tiap transaksi yang terjadi di Airbnb konsumen membayar tiga persen tapi itu tidak diterima oleh pemerintah.”

Keempat, jelasnya, isu keamanan menjadi krusial karena tidak bisa dideteksi siapa saja yang menginap melalui Airbnb. “Ini menurut saya keanehan-keanehan yang terjadi. Dan yang membuat pengelola industri pariwisata marah karena mereka tak bayar pajak,” tuturnya.

“Membuat mereka hidup di Indonesia apa untungnya. Hotel yang ada malah mereka gerogoti. Kalau mereka menggerogoti hotel yang ada sama saja dengan menggerogoti sumber pajak yang dihasilkan hotel,” tuturnya.

Sebab kalau tingkat Hunian hotel menurun otomatis pajaknya pun ikut turun, kata Hariyadi. “Bayangkan saja Airbnb mengklaim keuntungan yang luar biasa hanya dengan memberi fasilitas kepada pemilik rumah, apartemen, hostel untuk mendaftar di Airbnb. Hampir sama dengan layanan transportasi online. Kalau transportasi online jelas bagi masyarakat menengah ke bawah mereka beli motor lalu menyewakannya,” kata dia.

Airbnb pasti orang yang sudah kelebihan rumah atau tempat tinggal kemudian menyewakannya, ungkap Hariadi. “Kita mau Airbnb dimasukkan dalam illegal accomodation. Karena di Singapura dan Malaysia, menjadikan Airbnb sebagai akomodasi ilegal,” tambahnya.

“Pemerintah harusnya mengatur, karena secara otomatis, pemerintah juga tidak mendapatkan apa pun dari bisnis ini,” kata dia. Menurutnya, perusahaan tersebut tidak adil lantaran perusahaan-perusahaan perhotelan dengan investasi yang cukup besar bisa terganggu bisnisnya. Lewat kondisi ini, pertumbuhan bisnis hotel juga agak berat.

Dengan pasokan hotel yang ada saat ini sudah terlalu banyak ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan penginapan dengan metode sharing economy membuat kinerja bisnis hotel lebih berat. ”Jika pun bisnis, maka persaingannya harus fair,” kata dia.

Selain berbicara tentang Airbnb, Hariyadi Sukamdani juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan industri perhotelan dan restoran. Termasuk bencana alam Gunung Agung yang dekat dengan Bali menurutnya, akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisata tahun ini.

“Biasanya rata-rata kunjungan ke Bali sampai 20.000 orang per minggu sekarang tinggal 6.000 orang saja,” ucapnya. “Ya pemerintah dan pelaku industri Pariwisata punya tugas berat menjaga arus kunjungan. Ada banyak ganjalan yang muncul tapi mudah-mudahan bisa kita lewati,” tuturnya.

Sedangkan terkait pengembangan Danau Toba sebagai destinasi utama wisata, Hariyadi menekankan pentingnya kesiapan industri di daera itu melakukan terobosan pelayanan. “Saya fikir dulu memang ada stagnasi di sana ya. Sehingga fasilitas hotel misalnya minim. Nanti kalau sudah meningkat, maka hotel dan restoran di sana harus berbenah menyajikan servis dan layanan yang baik,” tuturnya. (wol/ags/min/data1)

Editor: Agus Utama