Agung Laksono Sebut Airlangga Hartarto Dapat Izin Rangkap Jabatan dari Jokowi

Airlangga Hartarto (tengah). Foto Okezone
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Agung Laksono mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa Airlangga Hartarto telah mendapat izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merangkap jabatan sebagai menteri dan bakal calon Ketum Golkar. Dengan demikian, kata Agung, Airlangga hampir dipastikan tidak akan mengundurlan diri dari jabatan Menteri Perindustrian.

“Pak Airlangga saya dengar sudah dapat izin untuk merangkap sebagai menteri dan melaksanakan tugas sebagai Ketum Partai Golkar yang akan datang hasil Munas. Jadi enggak masalah. Semuanya kembali hak kewenangan pak presiden,” kata Agung di Kantor PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (2/12/2017).

Dengan majunya Airlangga sebagai bakal calon Ketum Golkar, Agung berharap dapat menyelamatkan elektabilitas partai yang turun akibat kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Nonaktif Setya Novanto.

Agung pun menyambut baik rencana Setya untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Ketum Golkar dan Ketua DPR. Langkah mundur sebagai pejabat publik disebut bukan hanya akan menunjukkan sikap negarawan Setya, tetapi juga memberi kesempatan Partai Golkar memperbaiki dan memulihkan citra serta kinerja untuk menyongsong tahun politik.

iklan

“Kalau dia mengundurkan diri, berarti akan menfokuskan ke proses hukumnya. Sekaligus memberi jalan pada Partai Golkar untuk bisa ambil langkah-langkah dalam rangka memperbaiki, mengembalikan sesuai posisinya, memilih ketua yang baru melalui Munas,” ujarnya.

Mengenai rangkap jabatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menyatakan, bukan sesuatu yang salah jika seorang pejabat juga mengemban amanah ketua umum partai. Hal tersebut pernah terjadi saat dirinya menjadi Wakil Presiden untuk pertama kali dan menjabat Ketum Golkar. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun merangkap Ketum Partai Demokrat.

“Secara etika biasa-biasa saja. Dulu saya wapres (juga) ketua Golkar, bisa. Etika tidak soal. Ibu Mega (Megawati) ketua Partai juga Wapres. Pak SBY, Ketua Demokrat juga Presiden, tidak masalah,” kata JK, Rabu 22 November 2017.

Iklan