Bahas Revisi UU Ormas, Fadli Zon Ingin Pemerintah Selalu Duduk Bersama dengan DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Foto: Okezone)
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap pemerintah tidak menunda-nunda pembahasan revisi UU Ormas yang merupakan hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Dalam aturannya, pembahasan undang-undang maupun revisi undang-undang memang dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah. Fadli mengingatkan pemerintah harus selalu hadir dalam pembahasan bila ingin revisi UU Ormas ini sempurna hasilnya. Bila tidak, lanjut Fadli pemerintah akan menanggung kerugiannnya.

“Ya nanti pemerintah rugi sendiri. Karena ini kan bisa jadi gelombang protes dari masyarakat dan menimbulkan kegaduhan yang tak diperlukan,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Menurutnya, revisi bisa dilakukan secara keseluruhan ataupun pasal-pasal tertentu saja. Ia menilai Perppu Ormas itu memang kacau sehingga menjadi penting revisi UU Ormas segera dilakukan.

iklan

“Kalau saya sih setuju, memang kacau, Perppu itu kan memang kacau. Karena kacau itu perlu direvisi. Karena DPR kemarin enggak bisa lakukan revisi ketika akan menjadi undang-undang, hanya bisa menerima atau menolak. Nah karena kita putuskan melalui votimg dan kita ketahui hasilnya maka kekacauan ini harus dikoreksi,” jelas Fadli.

Dengan pemerintah juga menyetujui agar UU Ormas ini direvisi, Fadli menganggap pemerintah mengakui ada yang salah dengan substansi yang ada di Perppu Ormas.

“Sebenanrnya itu kan pengakuan bahwa pemerintah mau lakukan revisi berarti dia tahu salah dalam beberapa hal di dalam mengajukan Perppu itu, tapi karena pemerintah sudah terlanjur, ya berarti kemudian harus direvisi sekarang,” pungkasnya.

Iklan