JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memanggil sejumlah menteri untuk merapatkan indeks kerawanan Pilkada 2018, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
“Tadi kita minta penjelasan dari Mendagri masalah-masalah yang menyangkut persiapan Pilkada. Daerah-daerah mana yang kita rasa masih rawan. Kemudian kita cek lebih jauh kerawanannya bidang apa, kemudian kita koordinasikan dengan harapan, menjelang Pilkada indeks kerawanannya sudah selesai sudah kita atasi semua,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu(1/11/2017).
Wiranto mengatakan, untuk memetakan kerawanan sebelum pelaksanaan Pilkada 2018, rapat koordinasi akan dilakukan setiap minggu.
“Kita harapkan pada saat Pilkada nanti semuanya dalam keadaan yang kondusif, damai, tenteram tidak ada hambatan apa-apa,” katanya.
Selain itu, provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara juga patut diantisipasi karena kepadatan penduduk yang tinggi.
“Tapi saya kira semuanya masih pada batas-batas yang dapat kita netralisir, belum ekstrem. Mudah2an tidak ke sana maka kita terus melakukan rapat koordinasi untuk terus mencoba mengendalikan kondisi di lapangan supaya tetap kondusif,” ujar Wiranto.
Sementara itu, indeks kerawanan Pemilu yang disusun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum diterima oleh Wiranto. Data kerawanan Pemilu dari Bawaslu diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat, sebagai pedoman bagi penyelenggara dan aparat keamanan untuk melakukan antisipasi.
Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar sebelumnya mengatakan, pemetaan indeks kerawanan Pemilu (IKP) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ditargetkan rampung pertengahan bulan ini. Ia menyatakan, saat ini pemetaan tersebut masih dalam proses pengolahan data.
“Untuk (Pilkada) 2018 ini, kami sudah melakukan pemetaan, sudah melakukan kunjungan juga ke 17 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada. Datanya masih di proses, mudah-mudahan pertengahan November kami sudah bida melaunching indeks kerawanan pemilu,” kata Fritz, Sabtu 28 Oktober 2018.
Discussion about this post