MEDAN, WOL – Dalam penyampaian Triwulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, ada dari 17 daerah kabupaten/kota yang telah menyerahkan LHPnya dan enam daerah yang menyandang Opini WTP (wajar tanpa pengecualian).
” Keenam daerah tersebut adalah adalah Provinsi Sumut, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Pematangsiantar, Tebingtinggi, dan Binjai, ” ujar Kepala BPK Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni, saat acara Workshop Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah di Gedung BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (9/10).
Ambar menyebutkan, dari 33 kabupaten/kota, ada 18 daerah menyandang Opini WDP (wajar dengan pengecualian) dan 4 daerah tidak memberikan pendapat. “Keempat daerah tersebut yakni Karo, Nias Selatan, Nias Barat, dan Sibolga, ” kata Ambar.
Menurut Ambar, beberapa permasalahan yang menjadi dasar pengecualian adalah aset tidak diyakini kewajarannya karena terdapat perbedaan antara nilai neraca dengan nilai pendukung.
“Kemudian tanah di bawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam acara. Aset tetap tidak didukung data rincian yang memadai. Akumulasi penyusutan belum sesuai dengan SAP.
Kapitalisasi pengeluaran setelan perolehan awal atas aset tidak ditambahkan/ distrbusikan pada nilai aset awal, tetapi sebagai aset baruk, ” kata Ambar.
Selain itu kata Ambar dalam kas daerah juga terdapat permasalahan yang menjadi dasar pengecualian, yaitu terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran. “Saldo kas dana BOS, belum termasuk dana BOS pada sebagaian SD, SMP, SMA, SMKN, serta rekening dana BOS tidak dipisahkan, “kata Ambar Wahyuni.
Selanjutnya kata Ambar, realisasi belanja barang dan jasa tidak diyakini kesabarannya dengan tidak menunjukkan kondisi senyatanya dan direalisasikan sebelum kegitan dilaksanakan.(wol/rdn/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post