Seluruh PKL Akan Ditata di Medan

WOL Photo/M. Rizki

MEDAN, WOL – Komisi C DRPD Medan pertanyakan kajian tentang pemetaan lokasi-lokasi aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan yang disampaikan Pemko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM serta PD Pasar Medan dalam rapat dengar pendapat (RDP) belum lama ini.

Hal itu menjadi pertanyaan Wakil Ketua Komisi C, Anton Panggabean, kepada Regen (perwakilan Bappeda) yang hadir.

“Berapa sebenarnya jumlah PKL yang ada di Kota Medan. Sebab dari data itulah baru bisa dilakukan kajian yang tepat untuk menentukan lokasi mana yang cocok bagi PKL yang selama ini beroperasi di badan jalan. Parahnya yang kita lihat, kajian pemetaan lokasi yang dibawa oleh Bappeda ke RDP ini sudah 5 tahun lalu dan sudah dianggap kadaluarsa,” ucapnya.

Menjawab itu, Regen, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian yang menjadi alternatif lokasi penataan PKL. Diantaranya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Medan 2011-2031, RPJMD 2011-2015, lokasi berdagang, kenyamanan lokasi, aksessibilitas ke lokasi, tingkat kunjungan, kegiatan utama, ketersedeiaan prasarana penunjang dan jenis dagangan yang dijual.

“Ada beberapa lokasi yang dianggap tepat, yaitu di Kecamatan Medan Petisah, dua di Medan Maimun, dua di Medan Barat, dan Medan Sunggal. Dari sejumlah tempat di setiap kecamatan, ada beberapa lokasi yang ditinjau dan diberi nilai tertinggilah yang menjadi prioritas Pemko Medan untuk dijadikan lokasi,” jelasnya seraya menyebutkan, banyak perubahan yang terjadi di Medan sehingga perlu dikaji ulang, karena kajian yang dibawanya ke RDP adalah kajian 5 tahun lalu.

Advertisement

Sementara itu, Ketua Komisi C, Boydo HK Panjaitan, mengatakan sebaiknya pada P-ABPD 2017 dianggarkan lagi untuk pengkajian ulang terkait PKL. Agar pada APBD 2018 bisa dianggarkan pembangunannya. “Sehingga rencana itu bisa menjadi nyata dan bukan hanya jadi pembicaraan,” ujarnya.

Anggota Komisi C lainnya, Anton dan Zulkifli Lubis menyebutkan sebaiknya dilakukan bertahap sebagai contoh agar ada hasil. Namun Boydo menegaskan lebih baik dibuat secara komprehensif agar perencanaannya matang. “Bappeda membuat profilnya, menentukan titiknya, membuat kajian dan kemudian dikerjakan,” sebutnya.

Terkait usulan itu, Bappeda menyarankan agar Komisi C DPRD Medan membuat hak inisiatif DPRD terkait penataan PKL. Hal itu akan lebih mempermudah dianggarkannya rencana itu masuk ke P-APBD 2017 yang sedang dibahas saat ini.

Masih di tempat yang sama, Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya, mengatakan selain dari penataan PKL, harus juga dipikirkan pasar yang sudah ada sekarang ini, karena masih ada yang kosong akibat tidak ditempati pedagang. Pihaknya melarang PKL berjualan di luar pasar dan disuruh masuk ke dalam pasar. “Karena kalau masih ada PKL di luar pasar, maka pedagang yang ada di dalam pasar tersebut merasa keberatan,” bebernya.

Pernyataan itu langsung dijawab anggota dewan. PKL yang ditata adalah yang berjualan di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas, bukan seperti yang disebutkan Rusdi.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN