JAKARTA, WOL – Komisi III DPR berdebat keras soal kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun kesimpulan rapat dengar pendapat, Selasa (26/9) malam.
Sebab, selama ini, DPR menilai KPK kerap melanggar aturan dalam melakukan penyadapan. Namun di sisi lain, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur penyadapan, sehingga sempat terjadi perdebatan keras soal itu.
Awalnya, anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu mengusulkan agar kewenangan penyadapan KPK mengikuti Undang-Undang Narkotika yang mengharuskan adanya izin pengadilan.
Namun, usulan tersebut dibantah oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Arsul Sani. Ia mengatakan KPK tak tunduk pada Undang-Undang Narkotika.
“Itu tidak bisa, KPK tidak tunduk pada Undang-Undang Narkotika, nanti pengadilan bagaimana mau kasih izin,” ujar Arsul dalam ruang rapat Komisi III. (kompas/ags)
Discussion about this post