Ini Penjelasan Wakil Wali Kota Soal Kebijakan Dinas PMPPTSP

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution (WOL Photo)
Iklan

MEDAN, WOL – Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengaku belum maksimalnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) dalam hal penerbitan izin HO (gangguan) yang diajukan perorangan maupun perusahaan, dikarenakan pihaknya tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota Medan mengenai penghapusan retribusi pengurusan izin HO, seiring terbitnya Permendagri mengenai penghapusan retribusi tersebut.

“Jadi bukan soal adanya operasi tangkap tangan (OTT) tim saber pungli Poldasu beberapa waktu lalu,” ungkapnya, Senin (25/9).

Meskipun begitu, sambung politisi PDIP ini, perorangan ataupun perusahaan wajib mengurus perizinan, sesuai dengan peraturan daerah. “Yang kita hapus kan retribusinya, bukan administrasinya. Ya berjalan seperti biasa saja. Kita harap, masyarakat mohon bersabar,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menekankan tidak ada korelasinya antara tertundanya penerbitan HO dengan kejadian OTT beberapa waktu lalu yang menyebabkan penyitaan server di dinas terkait.

Ia pun meminta Kepala Dinas PMPPTSP Kota Medan mencari solusi atas munculnya permasalahan ini. Sebab, penyitaan server itu bukanlah masalah berat yang membutuhkan waktu cukup lama dalam penyelesaiannya.

iklan

“Kan masih bisa gunakan cara manual. Jadi Kepala Dinas PMPPTSP jangan buang badan. Kalau terus menerus ditunda penerbitan izin HO-nya, bisa dibayangkan kerugian yang dialami pengusuha maupun perorangan. Lagian itukan PAD dari sektor ini, kenapa harus diperlama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, akibat disitanya server komputer di Dinas PMPPTSP satu hari pasca OTT Tim Saber Pungli Poldasu, dinas terkait keluarkan surat pemberitahuan tentang penundaan penerbitan izin gangguan. Alhasil, berkas milik perorangan dan perusahaan yang lebih dulu mengikuti prosedur menjadi terganggu.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan