BNPB, BPBD dan Pemkab Karo Koordinasi Soal Pengungsi Sinabung

WOL Photo
Iklan

MEDAN, WOL – Pemilihan lahan relokasi untuk para pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu kendala, sehingga mengakibatkan capaian kerja percepatan pelaksanaan penanganan erupsi Gunung Sinabung belum optimal.

“Capaian kita saat ini belum optimal, karena salah satu kendala kita adalah menyangkut pemilihan lahan relokasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Yan Manggesa, dalam rapat koordinator teknis yang digelar, Selasa (5/9) di Medan.

Menurut Yan Manggesa, permasalahan-permasalahan yang dihadapi sedikit sudah mencair berkat masukan-masukan dari rekan-rekan di kementerian lembaga termasuk Pemprov Sumut dan Pemkab Karo.

Rapat Koordinasi Teknis tersebut juga dihadiri BNPB, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Kadis Kehutanan Sumut, Halem Purba dan pihak terkait lainnya.

Yan Manggesa berterimakasih karena telah melaksanakan suatu kegiatan, upaya untuk menuntaskan apa yang menjadi kewajiban kita dalam percepatan pelaksanaan penanganan erupsi Gunung Sinabung.

iklan

“Pemerintah tidak mau masyarakat pengungsi berlama-lama di pengungsian. Jadi dalam waktu yang singkat ini sesuai dengan rencana aksi yang akan berakhir Desember 2017, semua kegiatan yang menyangkut penanganan percepatan Sinabung harus selesai,” ujar Yan.

Oleh karena itu, ungkap Yan Manggesa, kuncinya sekarang ada di Pemkab Karo.

“Pemkab Karo sudah diberi masukan supaya membuat program yang jelas dan terinci untuk penyelesaian semua permasalahan yang dihadapi hingga saat ini,” kata Yan.

Kita bersyukur, kata Yan, Pemkab Karo sudah menjabar semua permasalahan dan diberi target minggu depan semua permasalahan di inventarisir dan diputuskan, sehingga tujuan kita untuk mempercepat penyelesaian penanganan Sinabung dapat terpenuhi.

Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, menyebutkan pihaknya segera membentuk tim terpadu dalam upaya percepatan penanggulangan pengungsi untuk mengawal rencana aksi sampai dengan 2018.

“Kedua siap mengadvokasi penatausahaan bantuan hibah BNPB kepada Pemkab Karo. Kemudian yang ketiga, kita akan membantu Pemkab Karo segera mengeluarkan pengungsi dari posko-posko penampungan pengungsi yang jumlahnya 2117 KK dengan koordinasi dengan Pemkab Karo terkait data validasi pengungsi terakhir, ” ujar Riadil.

Disebutkan, para pengungsi dari tempat penampungan akan dipindahkan ke tempat tempat sementara sembari pembangunan hunian baru selesai. ” Para pengungsi kita tempatkan di rumah – rumah yang layak jadi tidak di tenda lagi yang ada selama ini,” ujar Riadil.

Kemudian kata Riadil, Pemprovsu pada 2018, akan memprogramkan bantuan-bantuan kepada Pemkab Karo. “Dan kami juga meminta kepada Pemkab Karo agar menempatkan para pengungsi di 348 rumah yang sudah selesai dibangun di Desa Dokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat,” tukas Riadil.(wol/rdn/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan