RI-GAM Damai, PR di Aceh Masih Banyak Belum Selesai

WOL Photo/Chairul sya'ban
Iklan

LHOKSEUMAWE, WOL – Di mata dunia, Aceh sudah damai namun apakah itu semua sudah selesai? Demikian hal ini disampaikan Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Evi Narti Zein, dalam diskusi publik peringati 12 Tahun MoU Helsinky yang mengusung tema “Refleksi 12 Tahun Damai Aceh dan KKR Dalam Agenda Besar Membangun Peradaban Aceh” di Gedung GOR ACC Cunda Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Selasa (15/8).

“Memang benar Aceh sudah damai tidak ada konflik, namun apakah hal itu selesai begitu saja? setelah damai Aceh masih memilki PR banyak, bukan kita mengungkit luka lama namun perlunya hal ini diselesaikan. KKR bersama masyarakat membantu korban mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan korban/keluarga korban,” sebutnya.

Dalam hal ini, mencari tahu segala informasi tentang KKR Aceh dan caranya ketika memanfaatkan KKR Aceh mencari dan mengumpulkan semua bukti, benda-benda atau dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus yang dialami, misalnya surat penangkapan penahanan dan pembebasan dari Militer/TNI.

“Dukungan korban (Reparasi dan perlindungan) reparasi pemulihan atau ganti rugi merupakan hak korban. Perbaikan ataupun pemulihan yang diberikan negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya. Reparasi ini dalam bentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidak berulangan dan hak atas kepuasan,” jelas Evi.

Sementara itu Ketua Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh, Zulfikar Muhammad, mengatakan penyelesaian Perdamaian Aceh dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi pasca konflik hingga saat ini masih terus mengalami kebuntuan, yang mana diskusi dan pembahasan namun tidak menemukan kebenaran.

iklan

“KKR sebelumnya tidak disetujui oleh RI dan GAM. Namun bagaimana kasus pelanggaran HAM di Aceh ini akan selesai, hal ini yang memaksa KKR harus maju untuk menyelesaikan HAM yang ada di Aceh dimana kasus setelah Perdamaian itu tidak akan mungkin bisa ditutup begitu saja setelah Perdamaian, untuk itu KKR Maju dalam hal ini,” jelas Zulfikar.

Konflik dan kekerasan di Aceh harus diungkit kebenarannya dimana menyangkut dengan HAM pelanggaran konflik Aceh, KKR hadir dan lahir sebagai pencapai keadilan di Aceh.

“Bagi yang pernah mengalami hilang Orang tua dan Sanak Suadaranya pada masa konflik maka untuk itu KKR hadir untul menyelesaikanya,” tukasnya.(wol/chai)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan