Persiapan Pemekaran Aceh Malaka Masuki Tahap Pembahasan Dewan

foto: istimewa
Iklan

LHOKSUKON, WOL – Persiapan pemekaran Aceh Utara wilayah barat yang dinamakan Kabupaten Aceh Malaka, terus diupayakan oleh panitia. Kini, kata juru bicara CDOB Aceh Malaka, Tajuddin, proses administrasi mulai masuk pada tahapan pembahasan dewan.

“Setelah pertemuan antara panitia persiapan pemekaran Aceh Malaka didampingi Forbes DPRK Aceh Utara wilayah barat dengan Sekda Aceh Utara Abdul Aziz, serta asisten satu dan dua kabag terkait pada 15 Agustus lalu, kini proses administrasi masuk ke tahapan pembahasan dewan,” ujar Tajuddin, Selasa (29/8).

Dikatakan, semua kebutuhan SK pemekaran Aceh Malaka saat ini sudah dilimpahkan oleh Pemkab kepada DPRK. Jumlah SK tersebut menurut dia sebanyak delapan SK dan harus mendapat persetujuan dewan. Diantaranya SK Pelepasan Aset, Pelepasan Pegawai, Persetujuan Batas Wilayah, Penetapan Ibukota, Penetapan Kecamatan, dan Penetapan Gampong.

“Dua diantaranya sudah selesai, yaitu SK Panitia Pemekaran dan SK Tim Kecil Pemkab. Insya Allah tidak ada kendala lagi, kita hanya menunggu pembahasan di dewan. Begitu selesai pembahasan di dewan langsung dikembalikan ke Pemkab. Panitia melihat keseriusan Bupati dan Tim Kajian Pemkab telah bekerja cepat,” tambahnya.

Dalam hal ini pihaknya mengajak seluruh sayap pendukung pemekaran seperti Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM), Ikatan Mahasiswa Aceh Malaka (IMAM), Ikatan Santri Pemekaran Aceh Malaka (IS-PAM), Asosiasi Pegawai Aceh Utara (APAM), Forum Perempuan Aceh Malaka (FP-PAM), dan seluruh masyarakat wilayah barat Aceh Utara terus mengawal proses tersebut.

iklan

“Sebelum SK ini ada di tangan panitia, kita harus bekerja ekstra serta mengawal ketat setiap tahapan, baik di tingkat Pemkab maupun DPRK,” tukas Tajuddin seraya mengajak sebagaimana dalam keterangan tertulisnya yang diterima Waspada Online.

Sementara Ketua FORBES DPRK Aceh Utara wilayah barat, Tgk Junaidi, menyebutkan saat ini surat Bupati Aceh Utara perihal pertimbangan/persetujuan pembentukan daerah otonom baru sudah diterima oleh pimpinan DPRK. Surat Bupati kata dia sudah ada di dewan, namun belum masuk ke tahap pembahasan.

“Berhubung ini menjelang lebaran Idul Adha dan pimpinan kami sedang berhaji, jadi banyak anggota dewan tidak masuk. Karena dewan itu kolektif, maka harus hadir semua ketika dibahas. Para sayap pendukung pemekaran, dan masyarakat harap bersabar,” sebutnya.

ia pun meminta kepada Pemkab Aceh Utara untuk komit dengan janjinya tidak akan mempersulit dan mempercepat proses administrasi pemekaran Aceh Malaka di tingkat kabupaten. Bila ini berlarut, menurutnya maka akan timbul kegaduhan di masyarakat.

Sementara itu Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara, Syahrial, mengatakan pihaknya sudah selesai menyiapkan drat dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dari DPRK. Pihaknya saat ini juga tidak tahu melakukan apalagi, karena berkas tersebut belum dikembalikan oleh DPRK.

“Kami sudah menjalankan berkas pemekaran Aceh Malaka. Di tingkat Pemkab sudah selesai dan berkas tersebut sudah kita serahkan ke DPRK melalui surat bupati untuk pertimbangan dan persetujuan dewan. Tugas kita menungu, mudah-mudahan usai libur lebaran berkas tersebut bisa dibahas di DPRK,” ujar Kabag Hukum tersebut.(wol/chai)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan