MEDAN, WOL – Upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan mulai dirasakan hasilnya. Sumatera Utara sebagai barometer pembangunan Indonesia bagian Barat menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah.
Mengacu pada Perpres 58 tahun 2017, setidaknya terdapat 17 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Utara. Dimana salah satu fokus Pemerintah yaitu pengembangan kota pelabuhan bertaraf internasional di kawasan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara.
Rakyat Sumatera Utara harus memaksimalkan peluang tersebut untuk mencapai kesejahteraan, demikian ulasan Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi Sumut, Irwan Parlaungan Batubara yang aktif dalam Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi Sumut, saat ditemui di kawasan Lapangan Merdeka, Medan Minggu (6/8).
Namun pihaknya menyayangkan, ditengah keseriusan Pemerintah membangun infrastruktur, muncul kekhawatiran beberapa pihak terkait hutang Indonesia yang sudah mencapai sekitar Rp 3.667 Triliun.
“Kekhawatiran beberapa pihak akan hutang Indonesia adalah hal yang keliru, karena hutang Indonesia saat ini dilakukan dengan sangat terukur dan cermat. Lagipula rasio hutang Indonesia dibanding dengan PDB masih sekitar 28%.
Angka tersebut masih sangat positif karena beberapa negara maju sekalipun bisa mencapai rasio hutang 100% lebih dan ternyata perekonomiannya tetap positif,†ujar Irwan Batubara.
“Jika dibandingkan dengan Negara lain, hutang Indonesia jauh lebih sehat. Pasalnya, rasio hutang Indonesia sejak 2014 berturut-turut 24,7%; 27,4%; 27,5 % dan sekitar 28% untuk tahun 2017. Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio hutang maksimal dibatasi 60%, jadi angka tersebut masih bagus” tegas Irwan Batubara.
Lebih rinci Irwan Batubara menjelaskan data perbandingan rasio hutang beberapa negara yang jauh diatas rasio hutang Indonesia. Diantaranya Jepang 250%, Italia 132,7%, Portugal 130,4%, Belgia 106,3%, Amerika Serikat 104,5%, Singapura 103,8%, Prancis 93,9%, Spanyol 93,9%, United Kingdom (89,14 %), Brazil (76,26 %), Jerman (68,23 %), India (66,5 %), dan Cina (46.76 %).
Pihaknya sangat menyayangkan banyak masyarakat menjadi korban pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan isu hutang Indonesia tanpa mengacu data yang valid dan edukasi yang baik. Masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan isu-isu hutang Indonesia yang berkembang saat ini. Pihaknya optimis dengan perekonomian ke depan, hal tersebut ditandai dengan naiknya indikator investment grade Indonesia pada level BBB-/stable per 19 Mei 2017 oleh lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P).
“Rakyat sekarang sudah cerdas, sudah bisa menilai kemajuan yang dirasakan dengan berkembang pesatnya pembangunan utamanya infrastruktur. Pemerataan pembangunan yang sudah lama diimpikan masyarakat di luar Pulau Jawa sekarang benar-benar terwujud. Cita-cita ekonomi Bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 harus kita wujudkan bersama” tutup Irwan Batubara. (wol/rdn)
Discussion about this post