Kasus Heli AW-101, KPK Usut Penunjukan PT Diratama Jaya Mandiri sebagai Vendor

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik penunjukan PT Diratama Jaya Mandiri‎ sebagai vendor pengadaan helikopter jenis Augusta Westland (AW-101) yang kini berujung menjadi kasus rasuah.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah setelah tim penyidik memeriksa sejumlah anggota dan perwira TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, sejak Senin hingga Selasa (14-15/8/2017).

“Kami lakukan pemeriksaan dalam dua hari ini untuk kasus pengadaan helikopter AW-101. Jadi koordinasi yang kami lakukan dengan Pom TNI itu cukup intensif,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2017).

Febri menjelaskan, tim penyidik menggali keterangan dari lima anggota serta perwira TNI terkait proses pengadaan Heli AW-101 dan penunjukan‎ PT Diratama Jaya Mandiri sebagai vendor proyek tersebut.

iklan

Diduga, ada kongkalikong serta penyalahgunaan wewenang sejumlah pihak TNI dan swasta, dalam hal ini yakni PT Diratama Jaya Mandiri dalam proses tender pelelangan untuk pengadaan Heli AW-101.

“Penyidik mendalami lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses penunjukan pihak vendor dalam hal ini untuk pengadaan helikopter tersebut. Karena ada proses-proses yang diduga tentu saja ada unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang di sana,” jelas Febri.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Presiden Direktur (Presdir) PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka dari pihak swasta. Irfan diduga sebagai pengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101.

Sementara itu, Puspom TNI menetapkan empat anggota TNI ‎sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017. Empat tersangka tersebut adalah Marsekal Pertama TNI, FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, Letnan Kolonel, WW, selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua, SS; serta Kolonel Kal, FTS, selaku Kepala Unit pada TNI AU. Atas perbuatan mereka, negara dirugikan sebesar Rp224 miliar.

Iklan